Isu PKI bangkit dinilai Presiden Jokowi sudah ditanggapi secara kebablasan. TNI-Polri diminta menghentikan razia atribut komunisme.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Badrodin Haiti agar aparat keamanan tidak lagi melakukan razia dan sweeping terhadap atribut yang dianggap mencerminkan komunisme.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan sebelum pelantikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jumat (13/5/2016).
Pramono mengatakan, Presiden secara tegas menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menertibkan anak buahnya untuk tidak melakukan sweeping lagi. Polisi dan aparat TNI, lanjutnya, tidak boleh lagi melakukan tindakan yang berlebihan.
“Kemarin Presiden menelepon Panglima TNI dan Kapolri, [ini sudah] kebablasan. Intinya Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan kebebasan akademik karena ini substansi dari negara demokrasi. Zaman demokrasi tidak ada lagi sweeping,” ujarnya. Baca juga: Gerindra: Isu PKI Pengalihan Isu.
Beberapa waktu belakangan, sejumlah elemen masyarakat sipil mengkritisi tindakan aparat keamanan yang banyak melakukan sweeping dan razia secara berlebihan terhadap atribut yang dianggap melambangkan komunisme.
Seskab menambahkan, aparat keamanan tidak perlu overdosis dalam menghadapi fenomena yang tengah berkembang di masyarakat. “Polisi dan TNI tidak perlu overacting.”
Baca juga: Kemendagri akan Beri Peringatan ke Ormas Anti-Pancasila, Siapa Saja?
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
