SOLOPOS.COM - Jenderal (Pur) Moeldoko saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan. (Bisnis - dok)

Solopos.com, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden mengajukan kenaikan anggaran untuk program pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pagu indikatif RABPN 2021. Anggaran itu sebesar Rp86 miliar atau naik 13,29% dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Komisi II DPR pun mendukung hal tersebut. “Setelah melihat kebutuhan ril dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar, “ kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada acara Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Senin (22/6/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sujamto Legenda Persis Solo Berpulang, Sosok Bek Kiri Tanpa Kompromi

Moeldoko menjelaskan, pagu indikatif 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program tersebut terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, program pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Gelagat Kecurangan PPDB Online Jateng, Banyak Data Calon Siswa Palsu

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu di antaranya terkait perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar.

“Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya dengan baik," katanya.

Sudah Saling Teror di Whatsapp, Ini Pemicu Kelompok John Kei Serang Nus Kei

Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif KSP termasuk pelayanan Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp76 miliar. Namun, KSP melakukan penghematan anggaran karena pandemi Covid-19.

Pada akhirnya, KSP melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp62 miliar.

Reisa: Boleh ke Mal, Tapi Jangan Bawa Ibu Hamil dan Anak

Biar Lebih Cepat

“Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,” jelas Moeldoko.

Adapun pada kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPR Zulfikar Sadikin mendukung penambahan kebutuhan anggaran KSP untuk pelayanan Presiden itu. Anggaran ini di antaranya untuk melakukan inovasi birokrasi dalam rangka memberikan respons yang cepat. Tidak hanya kepada presiden, kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga untuk masyarakat.

Terungkap! Ini Identitas Pelaku Penyerangan Wakapolres Karanganyar

“Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Respons yang cepat membuktikan bahwa negara hadir dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran.”

Pimpinan rapat kerja yang juga Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran KSP Rp29 miliar. Tambahan anggaran untuk pelayanan Presiden itu dimasukkan dalam pagu anggaran KSP 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Setneg. Dia juga meminta anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya