SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Gigih M. Hanafi)

Investasi Solo lagi-lagi menonjol di pariwisata. Lima hotel baru di Solo bisa membuka lowongan kerja bagi ratusan orang.

Solopos.com, SOLO — Penerbitan izin lima hotel baru di Kota Solo diproyeksi membuka peluang bagi ratusan pencari kerja di bidang industri pariwisata. Sejumlah institusi pendidikan di Soloraya mampu menyokong kebutuhan tenaga kerja (naker) lokal di bidang perhotelan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal itu dikemukakan praktisi perhotelan, Benk Mintosih, saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (10/1/2016). “Dampak positif dari pemberian izin investasi di Solo berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Dengan asumsi satu hotel membutuhkan sedikitnya 60 sampai 100 naker, berarti kebutuhannya untuk lima hotel bisa ratusan orang. Ada peluang bagi naker di Soloraya,” terangnya.

Sosok yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang perhotelan itu sepakat dengan kondisi perhotelan di Solo yang sudah memasuki tahap jenuh. “Kalau ngomong soal kebutuhan, sebetulnya Solo sudah terlalu penuh dengan hotel. Sudah saatnya ada moratorium. Banyak GM [general manager] hotel di Solo yang mengeluh soal kondisi perhotelan yang byar pet seperti sekarang,” jelasnya.

Melihat kebijakan pemerintah yang belum berniat melakukan moratorium pendirian hotel baru, Benk menyarankan pelaku usaha perhotelan di Solo segera bergerak secara mandiri dengan menggandeng pelaku usaha pariwisata untuk menggeliatkan iklim pariwisata setempat.

“Karena kebijakannya sudah terlanjur, sebaiknya teman-teman hotel mulai rajin membuat aktivitas jualan di luar daerah untuk menggaet orang datang menginap di Solo. Mereka bisa promosi bareng. Kalau perlu mereka patungan untuk membiayai badan promosi pariwisata mengikuti table top [jamuan untuk penawaran paket pariwisata] ke berbagai daerah,” sarannya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah ini juga mendorong Pemkot Solo segera berbenah untuk menciptakan iklim pariwisata yang lebih atraktif.

“MEA [masyarakat ekonomi ASEAN] sudah bukan wacana. Kalau di Thailand, pemerintahnya sudah bergerak dengan membekali sopir taksi dengan bahasa Inggris dan Indonesia, di sini saya harapkan minimal sopir taksi bisa bahasa Inggris. Event internasional yang menarik orang luar ke sini perlu dibuat lebih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solo, Sumartono Kardjo, mengatakan pemerintah sudah memiliki regulasi terkait pengawasan penyerapan tenaga kerja lokal untuk industri perhotelan yang berinvestasi di Solo. “Pengawasan di bidang penyerapan tenaga kerja sejak awal tentu sudah kami lakukan sebelum penerbitan izin diberikan. Setiap operator wajib memenuhi syarat penyerapan tenaga kerja lokal sesuai perwali,” katanya saat dihubungi Minggu sore.

Meskipun penyerapan tenaga kerja di awal sesuai ketentuan regulasi daerah, Sumartono tidak menampik seiring berjalannya waktu ada bongkar pasang pegawai di lingkup profesional perhotelan dari luar daerah. “Bongkar pasang itu pasti ada. Terutama di level profesional untuk hotel di jaringan yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Monitoring untuk ini sulit dilaksanakan karena terkadang mereka menyeberang ke luar daerah. Butuh bantuan pengawas dari provinsi,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya