SOLOPOS.COM - Narasumber Saresehan Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah, Selasa (8/3/2022) dari kiri, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa dan Ekonom FEB Unsoed Purwokerto, Prof. Bambang Agus Pramuka. (Tangkapan layar)

Solopos.com, SOLO – Kondisi perekonomian Indonesia mulai tumbuh di tahun 2021 setelah setahun sebelumnya sempat minus karena terdampak pandemi Covid-19. Kini upaya pemulihan ekonomi pun diperpecat dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santosa dalam Saresehan Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah dengan tema, Peran Sektor Jasa Keuangan Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) nPurwokerto, Selasa (8/3/2022).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hadir secara langsung selain Wimboh, adalah Menko Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisioner OJK, Nurhaida. Kemudian Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa.

Lalu Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dan Ekonom FEB Unsoed Purwokerto, Prof. Bambang Agus Pramuka. Juga Rektor Unsoed Purwokerto, Prof. Suwarto, Rektor Univeristas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Dr. Jebul Suroso.

Baca juga: Terdampak Konflik Rusia-Ukraina, Defisit APBN Berpotensi Melebar

Menurut Wimboh, bantuan sosial, kebijakan moneter, dan vaksinasi berdampak pada pemulihan ekonomi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di daerah. Seperti di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan DI Yogyakarta (DIY).

“Presiden Joko Widodo [Jokowi] menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5 persen di 2022, sementara di 2021 pertumbuhan mencapai 3,32 persen. Lantas apa yang harus dilakukan. Salah satunya mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Wimboh.

Potensi pertanian dan perikanan, menjadi pertumbuhan baru apabila prosesnya dilakukan dalam negeri bukan ekspor bahan mentah. Termasuk juga, lanjutnya, ekspor batu bara diproses terlebih dahulu menjadi gas. Larangan ekspor nikel karena bisa diolah menjadi baterai lithium.

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengendalian pandemi Covid-19 dengan dukungan pemerintah daerah dan penerapan level PPKM berdampak pada kondisi perekonomian nasional.

“Apalagi indeks keyakinan konsumen juga naik. Di Jawa Tengah mencapai 130,6% atau lebih tinggi dari kenaikan nasional yang mencapai 119,6%. Dukungan industri jasa keuangan dengan adanya penyaluran kredit untuk pelaku usaha juga memberi dampak positif perekonomian nasional,” jelas Airlangga.

Baca juga: OJK Kaji Debt Collector Haram Buat P2P Lending, Ini Kata Asosiasi

Penyaluran KUR

Menurut Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa, penyaluran KUR kepada para pelaku usaha juga memberi dampak positif bagi perekonomian. Penyaluran KUR oleh BRI dan Bank Jateng juga berpengaruh di Jawa Tengah.

Kebijakan restrukturisasi menurut Aman juga sangat menolong para pelaku usaha untuk bertahan di 2020 atau awal pandemi dan mulai bangkit serta tumbuh di 2021. Apalagi ada opsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa menyalurkan KUR, menambah dukungan dalam percepatan pemulihan ekonomi.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Fathan Subchi, pemulihan ekonomi di Jawa Tengah termasuk bagus. Karena jalinan kerja sama industri jasa keuangan, pemangku kepentingan dan pelaku usaha cukup baik.

“Komisi XI juga turut mempersiapkan regulasi untuk pemulihan ekonomi termasuk aturan ruang gerak UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional [PEN]. Kami juga mendukung opso BPR turut menyalurkan KUR,” jelas Fathan secara daring.

Baca juga: Ini Visi BRI Terapkan Prinsip ESG dalam Pembiayaan UMKM

Sedangkan Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan BRI melakukan restrukturisasi terkait kewajiban-kewajiban nasabah di Maret-Juni 2020. Tujuannya agar nasabah terutama pelaku usaha mampu bertahan.

“Kemudian seiring pertumbuhan ekonomi, BRI di 2021 mampu menyalurkan KUR sebesar Rp 42,32 trilun di Jateng, Rp40,57 triliun di Jatim, Rp32,51 triliun di Jabar, dan Rp4,58 trilun di DIY. Selain itu BRI juga melakukan restrukturisasi 2,9 juta UMKM dengan nilai kredit mencapai Rp173 trilun,” jelas Supari.

Ekonom FEB Unsoed Purwokerto, Prof. Bambang Agus Pramuka menambahkan, pemerintah daerah juga harus mendorong potensi di daerah yang berpotensi untuk ekspor. Tentu hal ini juga butuh dukungan dari lembaga keuangan.

“Akses permodalan seperti KUR untuk UMKM sebaiknya menjadi fokus utama BRI dan Bank Jateng. Mengingat ada sekitar 82,9 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19,” jelasnya.

Lebih lanjut Aman Santosa mengatakan, bahwa dukungan pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya tidak hanya berupa pembiayaan keuangan. Namun juga bantuan pemasaran atau marketing. “OJK telah memiliki platform marketplace digital UMKM-MU sebagai wadah memasarkan produk-produk UMKM. Termasuk aplikasi Srikandi untuk pengajuan KUR yang terhubung dengan perbankan,” kata Aman.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya