Ini Keluhan Petani Bantul soal Pupuk Bersubsidi

Kalender panen tak sinkron, petani diminta perbaiki RDKK.

Harianjogja.com, BANTUL–Permasalahan pupuk bersubsidi yang disediakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan) Bantul tidak hanya soal distribusi yang belum merata. Petani di wilayah Kecamatan Sanden misalnya mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi pada pergantian tahun anggaran.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Joko Suyono mengatakan kelangkaan pupuk tersebut disebabkan karena kalender panen antara petani dengan alokasi pupuk Diperpautkan yang tidak sinkron. Ia menjelaskan sesuai perhitungan petani, musim tanam (MT) terakhir untuk padi biasanya dilakukan pada November, sedangkan panen sekitar Januari atau Februari. Nah seusai MT terakhir ini, biasanya alokasi pupuk bersubsidi dari Diperpautkan tinggal menghabiskan alokasi tahun berjalan. Maka menurut Joko, saat mulai tahun yang baru petani terkadang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. “Beberapa tahun seperti itu, Januari biasanya belum bisa ditebus,” ucapnya, Jumat (9/3/2018).

Joko menyebut untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi saat pergantian tahun anggaran tersebut, selama ini petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi. Padahal selisih harga antara pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi cukup jauh. Ia mencontohkan pupuk bersubsidi jenis Ponska seharga Rp2.700 per kilogram, sedangkan nonsubsidi jenis Ponska+ rata-rata harganya mencapai Rp8000 per kilogram. “Memang mahal sekali tapi waktunya harus mupuk ya gimana lagi harus diusahakan,” imbuhnya.

Padahal menurutnya kebutuhan petani akan pupuk cukup tinggi. Misalnya dengan lahan garapan Poktan Ngudi Makmur dengan 95 anggota yang mencapai 22 hektare, pupuk urea yang dibutuhkan sebanyak dua kuintal per hektar. Belum lagi jenis pupuk lainnya. Namun demikian, Joko mengaku urusan distribusi pupuk selalu lancar di wilayahnya. Sebab di tiap kelurahan terdapat agen penyalur resmi yang selama ini pasokannya tidak pernah terlambat. Selain itu, jumlah alokasi pupuk di tiap agen tersebut juga sudah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh petani.

Menanggapi keluhan tidak sinkronnya kalender panen, Kepala Diperpautkan Bantul Pulung Haryadi mengklaim alokasi pupuk bersubsidi baik jumlah maupun waktunya sudah disesuaikan dengan pengajuan RDKK tiap Poktan. Artinya jika memang ada ketidaksesuaian waktu, petani lah yang harusnya memperbaiki pengajuan RDKK. Pasalnya selama ini alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada hitungan tersebut yang disusun oleh petani, mantri tani, dan penyuluh. Mereka menyusun perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi secara bersama-sama dalam Rembug Tani. Permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi disusun mulai di tingkat bawah hingga dianggarkan di tingkat provinsi yang memang memiliki kewenangan tersebut. “Rembug Tani biasanya diadakan Di bulan bulan ini [awal tahun] untuk menyusun kebutuhan tahun berikutnya,” ujarnya.