Ini Dampak Kebijakan Satu Peta bagi Investasi di Tanah Air

Data informasi geospasial yang akurat dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, salah satunya dalam mendukung kepastian investasi.
Ini Dampak Kebijakan Satu Peta bagi Investasi di Tanah Air
SOLOPOS.COM - Airlangga Hartarto (ekon.go.id)

Solopos.com, JAKARTA — Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan merupakan salah satu program dari Nawa Cita yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dalam mendukung perencanaan pembangunan.

Hasil dari kegiatan KSP tersebut dipublikasikan ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta yang merupakan wadah berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang memuat 85 peta tematik hasil kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Sejak diluncurkan tahun 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Geoportal Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berbasis spasial.

Baca Juga: Siap Patuhi Putusan MK, Airlangga Sebut UU Ciptaker Masih Berlaku

“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan yang berkeadilan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan. Ke depannya, KSP ditargetkan dapat dibagi kepada publik secara bertahap agar pemanfaatannya bisa lebih luas lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialisasi dan Pembagian Akun Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial secara virtual pada Kamis (25/11/2021).

Secara regulasi, penyelenggaraan informasi Geospasial diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

PP dan perpres tersebut disusun dan disinergikan dengan pelaksanaan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, terutama dalam rangka mewujudkan data informasi geospasial yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, salah satunya dalam mendukung kepastian investasi.

Baca Juga: ASEAN Didorong Tingkatkan Kerja Sama Kembangkan Artificial Intelligence

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi geospasial, melakukan pembinaan berbagai informasi geospasial nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta penguatan pemanfaatan Kebijakan Satu Peta.

“Dukungan dan partisipasi dari kementerian/lembaga serta seluruh masyarakat diperlukan untuk memberikan terobosan yang inovatif agar pemanfaatan informasi geospasial bisa terakselerasi menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.


Berita Terkait
    Promo & Events
    Honda Motor Jateng
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago