Ini 6 Rekomendasi dari Rembuk Nasional PKN Revolusi Mental Solo

Rembuk nasional PKN Revolusi Mental di Solo menghasilkan enam rekomendasi.

Solopos.com, SOLO — Rembuk nasional yang membahas lima gerakan dalam serangkaian acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental 2017 di Kota Solo melahirkan enam rekomendasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rekomendasi tersebut dibuat sebagai kesepakatan mewujudkan Indonesia yang bersatu, melayani, tertib, bersih, dan mandiri. Rekomendasi dibacakan Ketua Panitia Lokal sekaligus Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Yulistianto, dalam penutupan Pekan Kerja Nyata di Benteng Vastenburg, Minggu (27/8/2017).

“Gerakan Nasional Revolusi Mental harus dimulai dari setiap warga, keluarga, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dan perubahan,” jelas Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Ketua Pelaksana Jambore Nasional Revolusi Mental 2017, Soedarmo, mengatakan rekomendasi merupakan komitmen bersama untuk mengimplementasikan gerakan nasional revolusi mental agar lebih fokus, terarah dan terpadu, serta dilaksanakan berkesinambungan.

“Saya berharap komitmen ini agar dapat dilaksanakan konsisten oleh semua pihak,” katanya.

Dengan demikian, dia berharap seluruh hasil rangkaian PKN dapat diimplementasikan sesuai tujuan, yaitu membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Gerakan revolusi mental memang berorientasi pada dampak dan bukan pada hasil.

Karena itu ke depan harus ada perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. “Pemerintah berkomitmen tinggi mewujudkan itu. Tapi juga harus mendapat dukungan masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan kegiatan PKN yang telah dilaksanakan merupakan praktik nyata dari perwujudan revolusi mental. Selain itu cerminan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.

PKN dimaknai sangat penting dan strategis sebagai upaya memperkuat arah gerak nasional. Plt. Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nyoman Shuida, dalam laporannya mengatakan pelaksanaan kegiatan PKN di Solo dimulai dengan pembukaan di Stadion Manahan dihadiri sembilan menteri, gubernur, bupati/wali kota, organisasi perangkat daerah (OPD), serta BUMN, BUMD se-Indonesia.

“Dalam pembukaan itu juga diberikan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik,” katanya.

Selain itu rangkaian kegiatan PKN juga dilaksanakan rembuk nasional dengan lima tema besar. Kelima tema itu adalah Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

“Pesan utama dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terbangun budaya bangsa yang bermartabat dan berkemajuan,” katanya.

Dia berharap gerakan perubahan ini dapat ditiru dan diimplimentasikan ke daerah lain. Selanjutnya akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pemerintah pun menunjuk Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tuan rumah PKN 2018.

Ini enam rekomendasi dari PKN Revolusi Mental di Solo:
1. Menyamakan persepsi dan langkah Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2. Meningkatkan keteladanan dan konsistensi pemimpin mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, kelurahan, untuk melaksanakan gerakan tersebut.
3. Meningkatkan kerja sama dan gotong-royong antarsektor dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
4. Mengembangkan tolok ukur bersama bagi upaya pengendalian capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Membuka ruang-ruang interaksi dan pertukaran agar pengetahuan, pengalaman, informasi, dan praktik dapat memperkecil kesenjangan pemahaman Gerakan Nasional Revolusi Mental.
6. Melaksanakan sejumlah percepatan, yakni:
– Perubahan mental aparatur negara dari sikap ingin dilayani menjadi sikap melayani.
– Pencapaian kesejahteraan umum melalui budaya bersih.
– Penataan sistem pelayanan dan pemanfaatan ruang publik secara tertib.
– Sinergisitas inter dan antarlembaga pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, dalam menuju kemandirian bangsa.
– Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah politik pembangunan bagi persatuan dan kesatuan bangsa