Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo alias Jokowi salah menyebut Kota Padang sebagai provinsi saat memberi pernyataan di sela-sela mengunjungi lokasi pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang di Provinsi Riau, Rabu (19/5/2021). Dalam sambutannya itu, Presiden Jokowi memicu kegaduhan setelah salah sebut Padang sebagai provinsi.
Salah ucap Presiden Jokowi yang memicu kegaduhan itu nyata terpublikasikan dalam pidato yang dimuat channel Youtube Sekretariat Presiden. Kesalahan ucap itu tepatnya terekam pada menit ke 15.50.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” ucap dia.
Baca Juga: Ini Kata Pakar Kuliner soal Bipang dan Jipang...
“Dan produk-produk yang ada, baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik. Terutama, dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain," tuturnya.
Dalam rilis BPMI Sekretariat Presiden, pernyataan tersebut kemudian direvisi menjadi: "Produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Kota Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara lain.”
Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi salah sebut dan memicu kegaduhan. Berikut ini tiga pernyataan lain Jokowi yang mengundang perhatian:
Baca Juga: Diguncang Polemik TWK, KPK OTT Bupati Nganjuk
1. Tempat Lahir Soekarno
Dalam pidato peringatan hari lahir Pancasila di Jawa Timur tahun 2015, Presiden Joko salah menyebut tempat lahir Presiden Soekarno di Blitar. Sementara itu, tempat kelahiran Soekarno sebenarnya adalah Surabaya.
Kealpaan ini menjadi tanggung jawab penulis teks pidato Presiden, Sukardi Rinakit. Dia sempat berdalih mendapatkan informasi tersebut dari sejumlah sumber. Sukardi meminta maaf atas kesalahannya.
2. Darurat Sipil Covid-19
Dalam rapat terbatas dengan pembantunya pada akhir Maret 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan lebih efektif, dan perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil.
Pernyataan ini memicu reaksi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah akademikus karena status darurat sipil hanya diatur dalam regulasi lawas, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959.
Setelah publik bereaksi, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman buru-buru mengklarifikasi bahwa penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam penanggulangan wabah.
3. Endorsment Bipang Ambawang
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam video kampanye Kementerian Perdagangan terkait pentingnya mengonsumsi produk buatan dalam negeri. Dalam video yang diunggah di Youtube pada 5 Mei 2021 tersebut, Jokowi mengajak masyarakat membeli penganan-penganan khas daerah, salah satunya adalah Bipang Ambawang, makanan dari Kalimantan Barat, melalui transaksi daring.
Ajakan itu juga bertujuan sebagai pengganti mudik bagi warga yang merindukan kampung halaman. Sebagian masyarakat memprotes pernyataan dalam pidato Jokowi pemicu kegaduhan tersebut karena menyatakan bipang adalah babi panggang. Juru Bicara Fadjroel Rachman pun melontarkan cuitan klarifikasi, yang mengatakan bipang yang dimaksud adalah Bepang atau Jipang, makanan yang berbahan baku beras dengan gula.
Baca Juga: Jamur Punya Efek Antikanker, Ini Hasil Penelitian!
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
