Ingatkan Sense of Crisis, Jokowi Larang Menteri Keluar Negeri

Jokowi melarang menteri maupun kepala lembaga bepergian keluar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.
Ingatkan Sense of Crisis, Jokowi Larang Menteri Keluar Negeri
SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo. (Dok)

Solopos.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya di kabinet memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi Covid-19 saat ini. Jokowi melarang menteri maupun kepala lembaga bepergian keluar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta,yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,”  tegas Pramono.

Baca Juga: Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

Baca Juga: Hari Ini Kasus Baru Covid-19 di Indonesia 54.000, DKI Terbanyak Jateng Keempat

Vaksinasi Berbayar Batal

Pada kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan instruksi Jokowi soal pembatalan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan disalurkan melalui Kimia Farma.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, kata Pramono, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga: Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago