Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Protes Penanganan Perubahan Iklim, Walhi Tenggelamkan 10 Patung Pejabat

Aktivisi lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng menggelar aksi protes penanganan perubahan iklim dan respons KTT COP 26 di kawasan Tambaklorok, Semarang.
SHARE
Protes Penanganan Perubahan Iklim, Walhi Tenggelamkan 10 Patung Pejabat
SOLOPOS.COM - Sejumlah patung atau maneken yang didandani layaknya pejabat ditenggelamkan di kawasan Tambaklorok, Kota Semarang, sebagai aksi protes penanganan perubahan iklim, Jumat (5/11/2021). (Solopos.com-Walhi Jateng)

Solopos.com, SEMARANG – Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menenggelamkan 10 patung pejabat di daerah Tambak Lorok, Kota Semarang, Jumat (5/11/2021).

Aksi ini digelar sebagai protes penanganan perubahan iklim dari pemerintah yang dinilai belum maksimal. Selain itu, aksi ini digelar juga sebagai respons atas digelarnya Conference of Parties (COP) ke-26 yang dihadiri para pimpinan negara dunia di Skotlandia, 30 Oktober-12 November mendatang.

PromosiDaihatsu Rocky, Mobil Harga Rp200 Jutaan Jadi Cuma Rp99.000

Direktur Walhi Jateng, Fahmi Bastian, berharap COP 26 tidak hanya sebatas pertemuan elite global. Pertemuan itu juga bisa menghasilkan komitmen para pemimpin negara dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca juga: Walhi: Omnibus Law Jadikan Korporasi Seperti VOC alias Kompeni Belanda

“Kami harap COP 26 itu tidak hanya sebatas pertemuan para elite, tapi juga menghasilkan sebuah komitmen dari tiap negara dalam mengatasi krisis iklim yang saat ini terjadi, termasuk di Indonesia,” ujar Fahmi, dalam keterangan resmi kepada Solopos.com, Jumat.

walhi jateng perubahan iklim
Para aktivis lingkungan dari Walhi Jateng membentangkan poster sebagai bentuk protes penanganan perubahan iklim di Tambaklorok, Semarang, Jumat (5/11/2021). (Solopos.com-Walhi Jateng)

Dalam keterangan tertulis itu, Walhi Jateng menyebut Pemerintah Indonesia terkesan tidak serius dalam menjalankan kesepakatan COP. Bahkan, pemerintah terkesan mengabaikan mandate dan tujuan dari Perjanjian Paris. Hal ini ditandai dengan laju alih fungsi lahan untuk kawasan industri, perkebunan sawit skala besar dan pertambangan yang masif.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ditemukan 2.104 konsesi pertambangan di Indonesia yang berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir seluas 4,5 juta hektare. Selain itu, juga terdapat 744 konsesi pertambangan di Indonesia yang berada di kawasan risiko tinggi longsor seluas 6.154.830 hektare.

Pemerintah juga dianggap tidak konsisten dalam menekan laju emisi karbon dengan tetap menghasilkan energi kotor dari PLTU batu bara. Catatan Walhi, setidaknya ada 57 PLTU dengan total kapasitas 8.887 MW yang saat ini beroperasi dan 31 PLTU lain dalam proses pembangunan.

Baca juga: Fadli Zon Incognito ke Tambak Lorok, Ketua RW: Beda Jauh Sama Pak Jokowi

Sementara itu, salah satu peserta aksi dari kalangan seniman, Gunawan, mengatakan aksi menenggelamkan patung mirip pejabat itu dilakukan untuk membuka mata semua orang terkait bahaya perubahan iklim.

Aksi itu digelar di bekas bangunan tempat pelelangan ikan yang saat ini sudah tenggelam akibat banjir rob dan penurunan permukaan tanah, atau land subsidence.

Patung-patung itu didandani sedemikian rupa, lengkap dengan baju setelan layaknya pejabat. Selain menenggelamkan 10 patung, para peserta aksi juga membawa poster bertuliskan, “Jokowi Lead or We Down”, “Climate Justice Now”, “Climate Strike Now”, “Semarang Darurat Iklim”, dan lain-lain.

 



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode