Lembaga survei jerumuskan diri jadi alat politik

Semarang–Keterlibatan lembaga survei dalam kepentingan politik praktis pada tim sukses calon presiden dan wakil presiden belakangan ini menunjukkan bahwa lembaga survei mulai menjerumuskan dirinya menjadi alat politik.

Ahli komunikasi politik Universitas Diponegoro Semarang, Adi Nugroho di Semarang, Kamis mengatakan, manuver yang dilakukan pengelola lembaga survei tidak mencerminkan independensi lembaga yang etika kerjanya lebih dekat pada dunia akademik, yaitu mengedepankan kepentingan publik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya melihat, sebagian lembaga survei dan orang-orang yang berada di dalamnya dijadikan alat politik oleh partai atau kandidat yang membiayai riset mereka. Mereka dengan sadar memperalat dirinya menjadi bagian dari kepentingan politik praktis,” katanya.

Ia memberi contoh, salah seorang pionir riset politik di Indonesia yang gencar mewacanakan Pemilu Presiden 2009 berlangsung satu putaran. Gerakan seperti ini, menurut dia, menyiratkan kesan kuat bahwa lembaga survei mulai partisan.

“Wacana seperti itu tidak perlu dan tidak etis disampaikan Denny JA (Lingkaran Survei Indonesia). Wacana itu bisa disampaikan Fox Indonesia (Tim Sukses SBY-Boediono),” kata doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung itu.

Adi mengingatkan, posisi lembaga survei dengan konsultan politik beda, kendati dalam banyak hal konsultan politik memanfaatkan hasil riset yang dilakukan lembaga survei guna merancang taktik dan strategi pemenangan kandidat.

Menurut dia, bila keterlibatan peneliti dan lembaga survei dalam politik praktis semakin intens, kredibilitas mereka di mata publik semakin merosot, apalagi bila temuan mereka ternyata hasilnya berbeda jauh dengan hasil pemilu.

“Ya, kalau pilpres memang berlangsung satu putaran. Kalau tidak, itu sama saja menohok kredibilitas lembaga survei sendiri,” katanya.

Ia mengkhawatirkan kepercayaan publik terhadap lembaga survei semakin merosot bila tidak ada etika yang mengatur hubungan antara lembaga survei dengan pemesan riset.

Adi memberi contoh sebuah lembaga riset peringkat tayangan televisi, yang hasilnya dipublikasikan sendiri oleh stasiun televisi selaku pemesan, bukan oleh lembaga riset itu sendiri.

Keberadaan lembaga survei tetap penting karena akan memberi masukan dan panduan kepada tokoh-tokoh yang akan dan sedang memperebutkan jabatan publik, demikian Adi Nugroho.
Ant/tya