Jakarta (Solopos.com)--Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional soal kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurun. Wakil Ketua KPK M Jasin mempertanyakan momentum survei yang sangat dekat dengan tudingan Muhammad Nazaruddin ke lembaga antikorupsi tersebut.
“Apapun hasilnya saya menghargai hasil survei LSI itu, namun momentum survei bertepatan dengan pernyataan serangan balik koruptor KPK sehingga lembaga survei itu bisa saja dituding melakukan survei atas dasar pesanan,” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin melalui pesan singkatnya, Senin (8/8/2011).
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Selain itu Jasin mengatakan, sejauh ini KPK tetap bekerja secara profesional, independen dan berdasarkan alat bukti yang ditemukan. KPK, lanjutnya, tidak bekerja berdasarkan arahan atau permintaan dari partai politik dan kelompok tertentu.
“Siapapun yang bisa dibuktikan mengarah pada tindak pidana, KPK pasti memprosesnya,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini.
Jasin juga memaparkan, fakta menunjukkan bahwa pimpinan KPK periode II telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR sebanyak 44 orang dari berbagai partai. Dari partai penguasa sebanyak dua orang, anggota DPR yang masih aktif dan dua bupati yang masih aktif.
Selain itu, KPK juga memproses delapan orang menteri, delapan gubernur, enam komisioner dari KPU, KY dan KPPU.
Sebanyak 26 bupati/walikota, empat orang hakim, empat duta besar, empat konsul jenderal, satu gubernur BI dan empat deputi senior BI, dua jaksa, dua pengacara, satu kurator, dan banyak Direktur Utama BUMN.
“Fakta itu adalah nyata yang menunjukkan KPK bebas dari intervensi manapun,” tegasnya.
Seperti diketahui, ketika nuansa tudingan Nazaruddin masih melekat erat, Lingkaran Survei Indonesia merilis survei mengenai penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang turun hingga dibawah 50 persen. Berdasarkan survei tersebut, publik menganggap, KPK hanya kredibel dan sungguh-sungguh menyelesaikan kasus korupsi yang tidak mengaitkan tokoh dan partai berkuasa.
(detik.com/tiw)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
