IMIGRAN ROHINGYA : Pengungsi Rohingya Dipastikan Tak Pindah ke Pulau Galang

Imigran Rohingya yang berjumlah ribuan orang dipastikan tak akan menempati Pulau Galang.

Solopos.com, TANGERANG-Pengungsi Rohingya yang saat ini berjumlah ribuan orang dipastikan tak akan menempati Pulang Galang, di Kepulauan Riau.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak akan memindahkan lokasi pengungsian dari Provinsi Aceh ke Pulau Galang, pulau yang pernah ditempati pengungsi Vietnam selama bertahun-tahun saat terjadi perang 1970-an silam.

“Nantilah kalau jumlahnya besar iya, kalau jumlahnya hanya 1.000 tidak perlu,”katanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat malam (23/5/2015).

Dengan jumlah yang masih berkisar ribuan, Kalla mengaku belum membutuhkan bantuan dana untuk pengungsi dari luar negeri. Menurut dia, pemerintah masih mampu menangani kebutuhan pengungsi sampai batas waktu maksimal setahun.

Kalla juga sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk menangani persoalan pengungsi asal Myanmar tersebut secara lebih intensif.

Sebelumnya, pemerintah sepakat untuk menampung pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia dengan tenggat waktu maksimal selama setahun.

Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan lokasi penampungan yang nyaman bagi pengungsi asal Myanmar tersebut.

Berdasarkan data pemerintah Provinsi Aceh, pengungsi yang datang dari perairan menuju Aceh Utara pada gelombang pertama 10 Mei 2015 tercatat 576 orang.

Sebanyak 329 di antaranya merupakan warga Myanmar etnis Rohingya. Terdiri dari 69 perempuan dewasa, 168 lelaki dewasa, 40 anak laki-laki, dan 52 anak perempuan.

Sisanya 247 warga negara Bangladesh yang seluruhnya laki-laki dewasa.

Pada gelombang kedua, total pengungsi tercatat mencapai 1.390 orang. Terdiri dari 268 warga Myanmar dan 472 warga Bangladesh.

Pengungsi asal Bangladesh itu diduga tak terjebak dalam konflik dan persoalan politik, melainkan memiliki motif ekonomi mencari penghidupan yang lebih layak di Indonesia.