SOLOPOS.COM - Puluhan aktivis berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Solo berfoto bersama Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan Anggota DPRD Solo, Trihono Setyo Putro, seusai bertemu di Gedung DPRD Solo, Selasa (7/2/2023) siang. (Solopos.com/Kurniawan)

Solopos.com, SOLO—Ketua Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Solo, Purwono, mengingatkan adanya potensi gerakan atau upaya untuk menjerumuskan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai figur muda pemimpin daerah.

Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024. Kekhawatiran itu disampaikan Purwono saat diwawancara wartawan seusai melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, Selasa (7/2/2023).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Audiensi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebijakan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 yang dirasa memberatkan. Audiensi diikuti puluhan aktivis dari sejumlah organisasi kemasyarakatan di Solo.

Purwono mempertanyakan pihak-pihak yang melakukan kajian kenaikan NJOP dan PBB 2023 lalu menyodorkan kepada Gibran. Sebab, menurut dia, tidak mungkin Gibran menghitung sendiri kenaikan NJOP dan PBB tahun ini.

“Wali Kota ndak mungkin ngitung sendiri. Pasti ada stafnya, ada leading sector-nya yang merancang, mengemas, mengkaji, menghitung dan seterusnya. Kan kasihan Mas Wali. Mau dijlomprongke anak buahnya, bisa,” kata dia.

Purwono mengingatkan saat ini sudah masuk tahun politik di mana banyak manuver yang dilakukan untuk mengangkat atau menurunkan citra seseorang di mata publik. Dia tak ingin citra Gibran anjlok karena dijerumuskan.

“Ini sudah tahun politik. Ingat, hati-hati. Jangan sampai terdegradasi. Kader potensial, muda, baik, ayo didorong. Tapi jangan terus dikerjain dengan cara-cara seperti itu. Ini di belakang layar mungkin ada yang desain,” urai dia.

Purwono meminta pihak-pihak yang menyodorkan perencanaan kenaikan NJOP dan PBB 2023 kepada Gibran untuk membuka perhitungan teknis kebijakan itu. “Hitung-hitungannya seperti apa. Coba di-publish,” ujar dia.

Menurut Purwono target kenaikan PBB Solo tahun 2023 yang disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Solo dengan Badan Anggaran (Banggar) hanya di kisaran Rp5 Miliar, dari Rp97 miliar jadi Rp102 miliar.

Artinya kenaikan target PBB tahun ini masih tergolong wajar. “Kok kemarin itu kenaikan PBB 2023 sampai ratusan persen. Ini fantastis banget. Jangan lah. Dalam membuat kebijakan untuk rakyat pakai rasio dan hati,” papar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya