Ikuti Jejak Siti Fadilah Supari, Dahlan Iskan Jadi Sukarelawan Vaksin Nusantara

Solopos.com, JAKARTA -- Dukungan pada pengembangan Vaksin Nusantara terus mengalir. Sejumlah politikus dan tokoh nasional secara sukarela menjadi sampel uji klinis vaksin besutan dr Terawan Agus Putranto tersebut. Terbaru, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, ikut pula menjadi sukarelawan uji vaksin yang juga dikembangkan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan RSUP dr Kariadi Semarang itu

Hal ini seperti disampaikan peneliti utama uji klinis fase II Vaksin Nusantara, Kolonel dr Jonny. Ia mengatakan Dahlan Iskan tengah menjalani pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Senin (19/4/2021).

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

"Ada Pak Dahlan Iskan baru datang. Masih pengambilan sampel," ucap Kolonel dr Jonny, dikutip dari CNNIndonesia.com. Dahlan Iskan tiba di RSPAD sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca Juga: Menkes Akhirnya Buka Suara Komentari Vaksin Nusantara...

Sebelum Dahlan Iskan, sejumlah tokoh lain yang lebih dulu menjalani uji vaksin Nusantara di antaranya mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan sejumlah anggota DPR.

Adapula Adian Napitupulu, musisi Anang Hermansyah hingga istirnya Ashanty yang memiliki komorbid, ikut menjalani uji vaksin Nusantara. Namun, uji vaksin berbasis sel dendritik yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Soebroto ini menuai pro dan kontra.

Catatan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan banyak evaluasi dari uji vaksin Nusantara Fase I yang harus lebih dulu diperbaiki. Catatan ini sekaligus menegaskan pihak peneliti tak bisa lanjut ke Fase II tanpa evaluasi uji vaksin di Fase I.

Salah satu yang disoroti BPOM yaitu terkait kaidah klinis dalam pengembangan vaksin Nusantara tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu juga dalam tahap produksi.

Baca Juga: Kontroversial, Nyatanya Vaksin Nusantara Terawan Diminati

Sejumlah tokoh dan para pakar kesehatan mendukung penuh sikap BPOM yang dinilai independen. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng M Faqih juga menepis tudingan BPOM tidak profesional.

"Kalau kita mengatakan BPOM tidak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan dan vaksin yang sudah ribuan bahkan mungkin jutaan. Karena ini kan pekerjaan sehari-hari BPOM," tegas dr Daeng.

"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," katanya.

Bukan Program TNI, Tapi..

Sementara itu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan bahwa Vaksin Nusantara gagasan Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dikerjakan di RSPAD Gatot Soebroto bukan program TNI.

Kapuspen TNI, Mayjen Achmad Riad, mengatakan RSPAD hanya menyediakan sejumlah peralatan dan tim medis yang membantu penelitian Vaksin Nusantara. "Program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Mayjen Achmad saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Baca Juga: Merunut Persaingan Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih

Namun dia menyebut pihaknya akan mendukung penelitian vaksin nusantara yang dianggap sebagai karya inovasi anak bangsa dan tetap mengikuti aturan pemerintah terkait keamanan obat.

"TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM. Sehingga harus ada 3 kriteria yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," ucapnya.