top ear
Ulfah Hidayati (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    Ulfah Hidayati (Istimewa/Dokumen pribadi)

Iklan Politik dalam Kritisisme

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 17 November 2020. Esai ini karya Ulfah Hidayati, dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Yogyakarta.
Diterbitkan Minggu, 22/11/2020 - 20:47 WIB
oleh Solopos.com/Ulfah Hidayati
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah ini diikuti oleh 270 daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah adalah wujud dari pesta demokrasi yang tentu membutuhkan media untuk menyampaikan gagasan para politikus kepada rakyat.

Para politikus dan ilmuwan politik yakin bahwa media memiliki kekuatan ampuh untuk memengaruhi khalayak. Para politikus berbondong-bondomg memasang iklan di media massa, terutama media online yang memiliki jangkauan luas.

Periklanan politik tabiatnya hampir sama dengan periklanan komersial. Setiap iklan berusaha menampilkan sebuah citra tertentu, meskipun citra yang ditampilkan hanya realitas semu. Inti dari setiap iklan adalah membujuk khalayak agar membeli produk atau mengikuti gagasan yang ditawarkan.

Demikian halnya dengan iklan politik. Iklan politik membentuk citra baru yang kemudian dipasarkan dengan bantuan media massa. Dana besar siap digelontorkan untuk belanja iklan politik di media massa.  Iklan politik menjadi bisnis baru pada era demokrasi ini.

Konstruksi Citra

Pertanyannya adalah apakah iklan politik sebagai salah satu produk media massa mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat? Sejauh ini iklan hanya menampilkan realitas media/realitas semu, bukan sebuah realitas empiris.

Citra yang dibangun terkadang terlalu dipaksakan. Dalam kemasan tayangan iklan tiba-tiba si tokoh terlihat sangat merakyat, bercengkerama dengan petani, peduli pada anak jalanan, dan terlibat dalam seabrek ativitas wong cilik lainnya.

Janji-janji surgawi yang memberikan harapan tersendiri bagi khalayak terus ditawarkan. Para elite politik mengkonstruksi citra diri mereka dengan citra baru yang lebih marketable, lebih berdaya jual. Dalam iklan politik mereka mengubah diri mereka menjadi sosok-sosok pahlawan bagi bangsa.

Kadang-kadang terlalu berlebihan dalam menampilkan citra diri sehingga muncul kesan pemujaan terhadap diri yang dipaksakan. Hal ini biasanya terjadi pada elite politik yang belum terlalu dikenal oleh publik atau belum ada karya-karya nyata dalam pembangunan bangsa.

Apa yang tampak di iklan politik hanyalah sebuah kondisi yang tiba-tiba memesona (instan), tanpa melalui sebuah proses panjang berkarya untuk negeri. Dalam konteks ini, upaya tebar pesona para elite politik lebih terkonsentrasi pada kemasan atau packaging daripada isi.

Mereka berusaha mengubah gagasan masyarakat dengan cara instan. Mereka berupaya agar rakyat bisa terpengaruh oleh kemasan iklan sehingga pada pemilihan kepala daerah mendatang mau memilih mereka.

Aspek isi yang lebih substansial cenderung dilupakan sehingga fungsi iklan politik untuk mencerdaskan masyarakat jadi tidak tampak. Peran iklan politik hanya sampai pada batas membujuk khalayak, bukan mencerdaskan khalayak.

Media Luar Ruang

Kebutuhan mendesak untuk segera menyampaikan gagasan maupun membujuk khalayak menyebabkan praktisi politik atau politikus butuh wadah selain media massa. Sejatinya media massa online sudah menjawab kebutuhan itu.

Karakteristik media online adalah cepat, praktis, dan memiliki jangkauan yang luas, namun media luar ruang selalu menjadi alternatif sendiri dalam pesta demokrasi. Ruang-ruang publik menjadi sasaran baru dalam aplikasi iklan politik dengan media visual.

Entah itu di dinding gedung, perempatan jalan, tiang listrik, tiang telepon, halte, maupun ruang-ruang publik lainnya. Konflik muncul di kota-kota besar karena tidak ada kesepahaman antara biro iklan, pemerintah daerah, dan khalayak masyarakat.

Selain itu, ada juga kecenderungan para pihak pengiklan nmelanggar peraturan legal formal atau regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah perihal lokasi-lokasi untuk menempatkan reklame luar ruang.

Bisa jadi pelanggaran tersebut disebabkan belum ada masterplan media iklan luar ruang. Ruang publik yang seharusnya menjadi hak warga menjadi dikuasai oleh baliho, poster, billboard, umbul-umbul, dan spanduk yang berjubel memenuhi wajah kawasan, terutama di kota-kota.

Pemasangan atribut iklan yang karut-marut tentu menjadikan iklan sebagai sampah visual. Belum lagi jika isi iklan tidak tertata rapi. Tentu hal demikian akan menambah kesemrawutan kawasan. Memang perlu ada tindak lanjut dari elemen terkait untuk mengatasi konflik tersebut.

Hal itu sebenarnya cukup dilematis sehingga tindakan tegas juga sulit dilakukan.  Di satu sisi iklan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah lewat pajak reklame yang dibayar oleh biro iklan, namun di sisi lain keindahan kawasan atau kota juga menjadi aspek penting dalam keberlangsungan kawasan.

Efektivitas Iklan Politik

Sebenarnya iklan politik hanyalah salah satu pendukung rakyat menentukan pilihan dalam pemilihan kepala daerah. Rakyat negeri ini semakin cerdas dan cermat untuk menentukan calon pemimpin mana yang layak dipilih.

Kehati-hatian masyarakat bisa juga dikaitkan dengan faka sejarah. Dalam alam reformasi seperti sekarang ini, masyarakat secara terbuka tidak akan terpengaruh oleh janji-janji indah politikus. Peran iklan politik di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah mulai melek politik ini tidak efektif jika untuk membentuk citra positif secara instan.

Iklan politik lebih berperan memperkuat citra yang sudah ada, bukan menciptakan citra baru secara instan. Butuh waktu yang panjang untuk membentuk citra positif seseorang. Meskipun selama masa kampanye berbagai teknik pembangunan citra dilaksanakan secara masif melalui iklan politik di media massa, itu tidak akan efektif jika tanpa disertai kerja-kerja nyata di tengah rakyat yang dirintis sejak dini.

Pada akhirnya dengan kondisi khalayak sekarang, iklan politik hanya memiliki peran membentuk kemasan, bukan isi. Masyarakat tentu akan lebih memilih isi yang berkualitas daripada tampilan luar saja. Proses pembentukan isi/ substansi tentunya memakan waktu dengan kerja-kerja panjang yang melelahkan.

Dengan mengedepankan moralitas, menjunjung tinggi kepentingan rakyat, dan berperilaku sesuai kearifan lokal tentu rakyat akan percaya bahwa masih ada dari sekian banyak tokoh yang layak mendapatkan amanat rakyat untuk menjadi pemimpin. Akhirnya  rakyat akan menemukan substansi yang sesungguhnya bukan sekadar kemasan yang menggiurkan namun kosong .

 

 

 


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terpopuler

Iklan Baris

berita terkini


Cek Berita Lainnya