Solopos.com, SUKOHARJO — Pemkab Sukoharjo tengah melakukan pendataan pemberian subsidi transportasi dengan sasaran angkutan perdesaan, sopir taksi dan angkutan, termasuk ojek online juga sudah terdata.
Para sopir angkutan umum diminta bisa bertahan atau jangan mogok karena kebutuhan transportasi umum masih dibutuhkan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sementara, sampai hari ini para sopir angkutan umum di Sukoharjo belum menaikkan tarif mereka meskipun saat ini sudah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu seperti disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan Sukoharjo, Agus Eko Budiyono. Dia mengatakan meski belum menaikkan harga tarif secara resmi, namun di lapangan sudah ditemukan kenaikan harga.
“Secara resmi kami belum ada kenaikan tarif tetapi kemungkinan di lapangan sudah ada kenaikan tersendiri. Angkutan di Watu Kelir itu yang tadinya Rp4.000 jadi ada yang Rp5.000 dan Rp6.000. Tetapi kalau secara resmi kami dari pemerintah belum mengatur untuk menaikkan harga tersebut,” terang Agus saat ditemui di kantornya, Kamis (22/9/2022).
Baca juga: TRANSPORTASI MASSAL: Organda Minta Pemerintah Dukung Pengadaan Bus Baru yang Murah
Agus tak menampik beberapa sopir angkutan umum memilih tidak beroperasi kembali. Namun menurutnya hal itu tidak terjadi karena kenaikan harga BBM saja.
“Praktik di lapangan memang banyak atau ada dari beberapa izin yang istilahnya terlambat atau tidak diurus. Mungkin karena dampak [kenaikan harga] BBM juga bisa atau dampak dari pandemi [Covid-19]. Pandemi kan membawa dampak juga, secara operasional izin juga jadi tidak terurus,” ungkapnya.
Ditanya perihal adanya kenaikan harga tarif di kemudian hari, pihaknya mengatakan masih menunggu peraturan pemerintah pusat.
“Kalau itu nanti kami menunggu kebijakan pemerintah pusat seperti apa. Kami juga telah melakukan pendataan pemberian subsidi transportasi. Sasaran kami di sopir [angkutan desa] angkudes, sopir taksi dan angkutan termasuk ojek online juga sudah terdata,” jelasnya.
Menurutnya dengan bantuan subsidi tersebut diharapkan dapat membantu para sopir angkutan umum, meskipun belum ada kenaikan tarif. Namun jumlah data dan besaran subsidi tersebut menurutnya masih diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
Baca juga: Imbas Jembatan Jurug B Ditutup, BST Solo Koridor 4 Kini Tak Lewat Belakang UNS
Namun, pihaknya berharap sopir angkutan umum tidak melakukan mogok kerja. Mengingat kebutuhan transportasi umum masih diperlukan masyarakat.
“Terkait dengan angkutan umum karena kondisi yang seperti ini boleh dikata hidup segan mati tak hendak, tetapi karena angkutan umum harus ada. Kami mengimbau kepada teman-teman angkutan umum agar bersabar dan bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan [situasi kondisi] sikon,” kata Agus.
“Sehingga kebutuhan masyarakat yang menggunakan angkutan umum bisa terlayani. Karena angkutan umum diperlukan sekali,” imbuhnya.
Sebelumnya perihal tarif angkutan umum itu pernah dikeluhkan Pengurus Paguyuban Pengemudi Solo Wonogiri, Untung Slamet Riyadi saat ditemui di Terminal Sukoharjo, Jumat (9/9/2022).
Selama ini tak ada tarif pasti bagi para penumpang, meskipun sopir telah menetapkan tarif. Mengingat beberapa penumpang terkadang tak membayar utuh biaya perjalanan. Namun terkadang ada yang membayar lebih dari tarif yang seharusnya.
Baca juga: Harga BBM Naik, Sopir dan Pengusaha Truk Solo Usul Tarif Sewa Naik 20 persen
“Misal tarif [angkot] Sukoharjo Wonogiri Rp7.000 ada yang membayar Rp10.000. Namun ada juga yang membayar kurang. Pelajar hanya Rp2.000 ya ada,” terang Untung.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
