Heboh Lem Aibon Rp82 Miliar, Anies Baswedan Salahkan E-Budgeting Warisan Ahok

Solopos.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu punya alasan untuk setiap masalah yang membuat Pemprov DKI Jakarta dikritik. Demikian pula saat heboh anggaran lem Aibon senilai Rp82 miliar yang dinilai tak masuk akal, Anies justru mengkritik sistem e-budgeting warisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies Baswedan mengatakan akan mengubah sistem penganggaran elektronik (e-Budgeting) yang digunakan untuk menyusun anggaran dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Menurutnya, sistem e-budgeting yang dibuat Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya sudah digital, tetapi tidak smart (pintar).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Anies menuturkan permasalahan munculnya anggaran tidak masuk akal seperti pembelian lem Aibon senilai Rp82,8 miliar, pulpen Rp123,8 miliar, atau alat tulis sebesar Rp1,6 miliar sudah ditemukan saat penyisiran anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 23 Oktober 2019.

Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar, Bisa Ngelem Monas 95 Kali

Meski demikian, Anies berdalih dirinya tidak akan memperbesar permasalahan tersebut.

Mantan Menteri Pendidikan tersebut beralasan tidak berencana mencari muka atau memberi panggung atas kasus yang berkembang saat ini karena hanya menimbulkan kegaduhan.

Selain Lem Aibon Rp82 Miliar, Pulpen Dianggarkan Rp123 Miliar

Anies juga menegaskan akan mengubah sistem e-budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang tiap tahun.

"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah [saya]. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menggunakan pengecekan manual," imbuhnya.

E-Budgeting

Dia berjanji akan mengubah sistem e-budgeting yang ada saat ini. Misalnya, dengan memberikan fitur tambahan seperti pengecekan atau verifikasi secara digital.

Bantah Jubirnya, Prabowo Mau Ambil Gaji dan Mobil Dinas

Salah satu contohnya sistem akan memberikan peringatakan ketika ada anggaran yang tidak sesuai atau tak masuk akal. Menurutnya, algoritma tersebut sangat mungkin ditambahkan di dalam sistem e-budgeting yang ada di Pemprov DKI saat ini.

Dengan demikian, katanya, kasus anggaran tidak masuk akal seperti pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Gara-Gara Video Call Sex, Wanita Bersuami Diperas

"Jadi begitu banyak algoritma yang harusnya ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital, tapi it's not a smart sistem. Jadi seperti kalau bikin formulir. [SKPD] masukan formulirnya online, tetapi tidak ada sistem verifikasi," ucapnya.

E-budgeting direncanakan sejak zaman Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013 lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145/2013. Sistem itu dijalankan ketika Ahok menjadi Gubernur DKI dan melakukan pembahasan APBD DKI 2015.

Diserang Anies karena Lem Aibon, Ahok: Sistem Baik Jika Tak Niat Maling

Pergub tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 58/2005.

Kala itu, Ahok sempat berseteru dengan anggota DPRD DKI terkait adanya anggaran tidak jelas atau "siluman". Pasalnya, dua versi APBD-P DKI 2014 sehingga memunculkan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp120 miliar.