Harga Tanah Tinggi, Pemenuhan Rumah Subsidi di Jogja Terkendala

Solopos.com, JOGJA — Minat masyarakat DIY pada rumah subsidi tinggi. Meski begitu, pemenuhan akan permintaan, belum semuanya dapat tercukupi.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY, Ilham Muhammad Nur mengatakan jumlah pasokan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara 300-500 unit. “Tentu untuk permintaan sebenarnya melebihi jumlah tersebut. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan asosiasi lain,” ucap Ilham, Senin (24/1/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ilham mengungkapkan ada sejumlah alasan developer belum bisa memenuhi seluruh permintaan yang ada. Salah satunya yang paling krusial menurut Ilham adalah harga tanah yang terlampaui tinggi.

“Antusiasme masyarakat tinggi, namun ada kendala seperti harga tanah sulit dijangkau. Paling memungkinkan untuk wilayah DIY ya di Gunungkidul,” ujarnya seperti dilansir Harian Jogja. 

Baca Juga: Mau Ajukan KPR secara Online? Coba Fitur Menarik BRI Ini

Dia mengatakan hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama lintas stakeholder. Mulai dari asosiasi sendiri, kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) yang bisa mengatur regulasi, dari perbankan dan semua yang terlibat dalam bisnis ini. Diharapkan dengan koordinasi yang baik, dapat mengurangi ketimpangan antara supply dan demand.

Selain masalah harga tanah yang tinggi, Ilham mengatakan tantangan lain pengembang saat ini yaitu penerapan Online Single Submission (OSS). Penerapan OSS yang bertujuan memudahkan developer justru menyulitkan.

“Kendala OSS, tidak memperlancar tetapi malah memperlambat. Perlu sinkronisasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat,” ucap Ilham.

Baca Juga: Dukung Program 1 Juta Rumah, Ini Kemudahan Ajukan KPR BRI

Dilansir dari Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di 2022 ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu dari meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari angka 56,5% ke 70%.

Target intervensi langsung pemerintah sejumlah 5 juta unit rumah untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni, salah satunya dari subsidi perumahan (FLPP/SSB-SBUM) sebesar 900.000 unit dan Tapera sebesar 500.000 unit.