Solopos.com, SRAGEN — Persoalan harga tanah yang tinggi di zona industri di Sragen sering kali membuat para investor mundur. Pemkab Sragen merasa dalam posisi serbasulit saat mengedukasi masyarakat tentang zona industri dan pentingnya investasi.
Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, mengungkapkan banyak investor penanaman modal asing (PMA) yang mundur dari Sragen. Penyebabnya adalah tingginya harga tanah yang diminta warga.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Salah satu kasusnya adalah di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang. Ada investor yang berminat membangun pabrik di sana, namun akhirnya mengurungkan niat lantaran terkendala pembebasan lahan. Akhirnya investor itu memilih Vietnam sebagai lokasi berinvestasi.
“Selain itu juga ada dua investor yang gagal investasi di Kecamatan Sambungmacan karena masalah harga tanah yang tidak logis. Harga tanah dibanderol Rp1 juta per meter persegi, itu jelas tidak logis. Nah, belakangan saya dapat informasi dari Bupati [Kusdinar Untung Yuni Sukowati] bahwa akan ada investor dari Taiwan yang hendak masuk ke Sambungmacan,” jelasnya saat berbincang dengan wartawan, Rabu (14/9/2022).
Ilham menjelaskan target investasi Sragen tahun ini mencapai Rp1,9 triliun. Hingga pertengahan September 2022, realisasi investasi itu baru Rp800 miliar-Rp900 miliar. Itu belum termasuk investasi yang rencananya masuk di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen. Kabarnya nilai investasinya mencapai Rp4 triliun.
Baca Juga: Klaim Serap 30.000 Karyawan, Kades Bonagung Perjuangkan Pabrik Sepatu Masuk
“Investasi yang sudah terealisasi itu pada industri kecil menengah, seperti perusahaan batu bata ringan dua lokasi di Sambungmacan dengan nilai investasi Rp80 miliar-Rp90 miliar. Investasi lainnya lebih banyak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.
Bupati Yuni menyatakan sosialisasi tentang peluang investasi kepada masyarakay di kawasan zona industri seperti memakan buah si malakama. “Ketika Pemkab datang untuk sosialisasi kemudian masyarakat menuduh Pemkab punya kepentingan. Ketika sosialisasi zona industri justru muncul makelar tanah yang bekerja sejak dini sehingga harga tanah menjadi melambung tinggi. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan sepihak,” jelas Yuni.
Bupati memberi contoh kasus bahwa ada investor yang berniat membangun perusahaan di wilayah Sragen timur. Namun setelah itu harga tanahnya tinggi dan tidak bisa diupayakan solusi. “Akibatnya, ya seperti investor masuk di 2020 yang kemudian pindah ke Vietnam. Saat itu investasinya juga pabrik sepatu seperti yang ada di Bonagung. Investor baru yang masuk ke Bonagung itu merupakan investor kedua,” jelas Yuni.
Baca Juga: Ini Calon Investor Pabrik Sepatu di Bonagung Sragen, Siap Tanam Rp4 Triliun
Dia menerangkan ada beberapa pertimbangan kenapa investor memilih Sragen sebagai target investasi. Pertimbangan itu di antaranya kondusivitas daerah yang terjaga, upah minimun kabupaten (UMK) yang masih rendah. sarana dan prasarana yang memadai, dan terdapat dua exit tol.
Respons Bupati Soal Masalah di Bonagung
Disinggung mengenai masalah pembebasan lahan di Desa Bonagung, Bupati mengatakan hal itu sepenuhnya jadi tanggung jawab investor. Sepanjang investor tidak mengeluh, kata dia, maka biarkan berjalan apa adanya. Ketika ada masalah, jelas dia, maka Pemkab dan investor bisa mencari solusi bersama.
“Contohnya ketika di Sragen timur banyak makelar dan harga tanah tidak mau turun, maka Pemkab memberi alternatif lokasi lain yang masih zona industri,” katanya.
Bentuk lain dukungan Pemkab terhadap investasi adalah perbaikan infrastruktur. Contohnya rencana perbaikan jalan Gabugan-Sumberlawang pada 2023, termasuk pelebaran jembatan. Hal tersebut sesuai dengan keinginan investor.
Baca Juga: Ternyata Ada Investor Lain yang Mau Masuk Sragen, Nilainya di Atas Rp4 Triliun
“Ada juga pabrik batu bata ringan di Sambungmacan mengeluhkan jalan terlalu sempit maka kami berkirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk pelebaran jalan empat lajur,” kata Bupati.
Plt Kepala DPMPTSP Sragen, Tugiyono, menyampaikan pihaknya akan mengawal investasi tersebut, terutama yang di Bonagung. Perizinan inevstasi asing kewenangannya ada di pemerintah pusat, Pemkab hanya sebagai pendamping.
Ketika ada kendala investasi itu, Tugiyono menjelaskan daerah bisa melapor ke provinsi dan pusat agar mendapatkan perhatian dan bantuan. Ini karena pemerintah pusat pun punya komitmen untuk menangkap peluang investasi itu.
“Sragen itu daerah seksi untuk investasi karena memiliki dua pintu tol, nilai UMK rendah, tenaga kerja berlimpah, listrik berlebih, air tanah melimpah. Sehingga tinggal kesadaran masyarakatnya yang perlu edukasi, bahwa investasi itu menguntungkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
