Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Harga Tanah di Ibu Kota Negara Diprediksi Naik, Ini Pesan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani mengatakan harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik karena masifnya pembangunan infrastruktur.
SHARE
Harga Tanah di Ibu Kota Negara Diprediksi Naik, Ini Pesan Sri Mulyani
SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi calon ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). (Antara-Akbar Nugroho Gumay)

Solopos.com, BALIKPAPAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN,” ujar Sri Mulyani dalam Acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (5/1/2022).

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Dengan demikian, ia meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.

Baca Juga: UT Surakarta untuk Semua Kalangan, Bisa Kuliah Sambil Kerja

Pembangunan IKN di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo. Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.

“Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan,” tegasnya seperti dilansir Antaranews.

Sementara itu, ia menjelaskan aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan. Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.

Baca Juga: Kovizin Antar Mahasiswa FKIP UKSW Juara 2 Lomba Inovasi Pendidikan

Kendati demikian, Menkeu menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.

Sri Mulyani juga menjelaskan tujuan penandatanganan prasasti penanda aset surat berharga syariah negara (SBSN) beberapa proyek di Provinsi Kalimantan Timur. “Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena masuk ke dalam neraca dan tentu aset ini harus terus dipelihara,” kata Sri Mulyani.

Maka dari itu, ia berpesan agar berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN dapat dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode