SOLOPOS.COM - Empat orang pelajar terpaksa naik diatas atap mobil Colt T 120 Minibus saat melintas di Jl Desa Sawahan, Donorojo, Pacitan, Jatim beberapa waktu lalu. Para pelajar tersebut terpaksa naik di atap karena minimnya sarana angkutan umum. Pengamat transportasi mendesak pemerintah serius membangun sistem transportasi massal yang memadai terkait naiknya harga BBM. (JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo Bayu)

 Empat orang pelajar terpaksa naik diatas atap mobil Colt T 120 Minibus saat melintas di Jl Desa Sawahan, Donorojo, Pacitan, Jatim beberapa waktu lalu.  Para pelajar tersebut terpaksa naik di atap karena minimnya sarana angkutan umum. Pengamat transportasi mendesak pemerintah serius membangun sistem transportasi massal yang memadai terkait naiknya harga BBM. (JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo Bayu)


Empat orang pelajar terpaksa naik diatas atap mobil Colt T 120 Minibus saat melintas di Jl Desa Sawahan, Donorojo, Pacitan, Jatim beberapa waktu lalu. Para pelajar tersebut terpaksa naik di atap karena minimnya sarana angkutan umum. Pengamat transportasi mendesak pemerintah serius membangun sistem transportasi massal yang memadai terkait naiknya harga BBM. (JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo Bayu)

JAKARTA — Penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diputuskan pada rapat paripurna DPR diharapkan menjadi momentum pemerintah menitikberatkan pengembangan transportasi umum di Indonesia yang terbengkalai.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan dengan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masyarakat akan sangat membutuhkan transportasi murah yang nyaman dan aman. Akan tetapi sangat disayangkan kebutuhan transportasi publik itu nyatanya tidak direspon dengan baik oleh sebagian besar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota untuk membantun basis transportasi umum memadai.

“Yang penting transportasi murah buat rakyat dipikirkan. Dengan akan naiknya harga BBM, rakyat sangat membutuhkan transportasi murah yang nyaman dan berkeselamatan. Tapi hal itu tak direspons sebagian besar bupati, walikota, gubernur yang luar biasa malasnya,” katanya di Jakarta, Senin (17/6/2013). Djoko yang juga ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini menegaskan dalam membangun sistem transportasi itu, pemerintah pusat juga harus bekerja keras karena transportasi juga bersinggungan dengan pemerintah daerah.

“Mereka hanya tahu transportasi adalah bangun jalan raya. Dan hanya butuh transportasi umum 5 tahun sekali hanya untuk nempel fotonya di dinding angkot ketika kampanye. Kebanyakan mereka tidak mau kerja cerdas, tapi senang kerja culas,” tukasnya.

Transportasi umum itu penting, katanya, mengingat masyarakat menengah ke bawah di Indonesia saat ini sudah menghabiskan rata-rata 25%-30% dari total pendapatan sebulan untuk biaya transportasi. Ditambah dengan penaikan harga BBM, beban ongkos transportasi untuk rakyat akan semakin berat dan berpotensi membuat masyarakat menengah ke bawah makin tertekan secara ekonomi.

Jika dibandingkan dengan persentase beban transportasi dari pendapatan, negara lain lebih rendah persentasenya karena standard Bank Dunia hanya 10% dari pendapatan, China 7%, dan bahkan Singapura sudah bisa ditekan menjadi 3%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya