HARGA BAWANG MERAH : Cegah Permainan Tengulak, Bantul akan Gelar Lelang Terbuka

Harga bawang merah di Bantul dipermainkan tengkulak, sehingga Pemerintah akan melakukan lelang terbuka

Harianjogja.com, BANTUL-Maraknya praktek tengkulak membuat pemerintah kelabakan. Ditutupnya anggaran pasca panen sejak beberapa tahun lalu disinyalir menyebabkan praktik tengkulak itu tumbuh subur.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terkait hal ini pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul berinisiatif untuk berkonsultasi dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) DIY. Alhasil, pihak KPBI DIY pun sepakat untuk menggelar lelang terbuka guna menekan angka praktik tengkulak tersebut.

“Untuk tahap pertama ini memang baru untuk komoditas bawang merah,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM) Bantul, Jumat (18/9/2015).

Memang, lelang terbuka yang diinisatori oleh KPBI DIY itu memang masih dalam tahap uji coba. Sebagai langkah awal, pihak KPBI DIY baru akan menerapkannya saat panen komoditas bawang merah di musim tanam berikutnya.

Dijelaskannya, lelang terbuka itu selama ini sebenarnya sudah ada. Hanya saja, pada prakteknya, oknum-oknum tertentu kerap mempermainkannya. Hal itulah yang menyebabkan harga pun kerap tak berpihak kepada para petani.

Itulah sebabnya, dengan adanya lelang terbuka yang difasilitasi oleh pihak perbankan, harga pun bisa menjadi lebih objektif lantaran peserta lelangnya berasal dari beragam kalangan. “Kalau selama ini kan lelang hanya dimonopoli oleh oknum itu-itu saja,” katanya.

Sebagai instansi terkait, dalam lelang tersebut, pihaknya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan. Ia mengaku, pihak Disperindagkop-PM Bantul berwenang untuk mengawasi jalannya lelang agar berjalan seobjektif mungkin. Bahkan ke depannya, ia pun berharap lelang itu bisa digelar secara online. “Dengan begitu, peserta lelang tak lagi harus datang ke lokasi lelang,” imbuh Sulis.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya mengakui, upaya pemerintah untuk melindungi para petani dan nelayan yang kerap menjadi korban tata niaga kerap terbentur oleh aturan. Dicontohkannya ketika pihak Pemkab Bantul menganggarkan dana pascapanen untuk mengendalikan harga komoditas tertentu pascapanen, anggaran tersebut harus dihapus lantaran dianggap tak memiliki payung hukum.

Di luar itu semua, ia tetap berharap agar pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pengawasan, khususnya saat momentum panen. Sebagai regulator, dinas terkait diharapkannya bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani.

Dikatakannya, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap petani, khususnya saat pasca panen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan sistem resi gudang. Namun kenyataannya, hingga kini sistem resi gudang pun belum bisa berjalan optimal.

Selain itu, sistem resi gudang juga belum bisa menyentuh banyak komoditas. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006, beberapa jenis barang komoditas yang bisa diresi gudangkan antara lain gabah, beras, jagung, kakao, kopi, lada, karet, dan rumput laut. “Prinsipnya, yang komoditas yang bisa diresi gudangkan adalah yang memiliki daya simpan minimal 3 bulan,” kata Setiya.

Sebelumnya, petani sempat mengeluhkan ulah tengkulak yang selalu memonopoli pelelangan komoditas. Rujito, salah satu petani cabai asal Samas sempat mengaku heran dengan anjloknya harga cabai di saat komoditas tersebut belum memasuki masa panen.

Anjloknya harga itu, menurut Rujito lantaran banyaknya tengkulak yang memperpanjang rantai distribusi. Ia mengaku, tengkulak nyaris selalu hadir saat pelelangan. Dengan bermodalkan alat komunikasi, mereka berkoordinasi dengan sesama tengkulak untuk menetapkan harga beli di pelelangan. Akibatnya, harga di pasaran pun mau tak mau akan mengikuti kesepakatan para tengkulak itu.