Solopos.com, SOLO -- Ada empat Puskesmas di Solo yang bisa melayani pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS), deteksi kanker serviks melalui inspeksi visual asam asetat (IVA), dan voluntary counselling and testing (VCT). Itu membuat Solo menjadi salah satu daerah percontohan dalam penanganan isu kesehatan reproduksi dan HIV. Namun masalah tak berhenti di situ.
Tini (bukan nama sebenarnya) heran mengapa tidak ada lagi pembagian kondom gratis di Gang Jalak yang dikenal sebagai kawasan prostitusi Gilingan. Situasi itu berlangsung selama satu tahun terakhir sejak meninggalnya LN, tokoh masyarakat setempat yang berperan dalam mengoordinasikan kebutuhan para pekerja seks, seperti kondom, pelicin, dan pemeriksaan kesehatan rutin.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Akhirnya saya beli sendiri di apotek, harganya Rp2.500 per biji. Tidak apa-apalah, namanya juga untuk keselamatan diri kita sendiri,” kata Tini saat ditemui Solopos.com di kawasan Jl. Setiabudi, Gilingan, Solo, Selasa (27/11/2019).
“Hantu” di Remang-Remang Prostitusi Solo (Bagian I)
“Yang gratis dulu itu tidak seperti ini bentuknya, sederhana. Namanya juga gratis. Kalau yang ini kan beli sendiri,” ujar perempuan 50 tahun itu sambil menunjukkan alat kontrasepsi yang baru saja dibelinya.
Yang dipikirkan perempuan asal Karanganyar ini bukan hanya soal stok kondom gratis yang kini lenyap, namun juga pemeriksaan kesehatan rutin di Gang Jalak. Dalam setahun terakhir, dia tidak lagi menjumpai pemeriksaan IMS, VCT, dan tes IVA di kawasan itu. Sebagai gantinya, dia berinisiatif pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan sendiri secara mandiri.
Meski untuk itu, dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya dokter dan menebus obat sesuai resep di apotek. Tentu saja itu di luar biaya pembelian kondom setiap hari. “Biasanya untuk dokter Rp50.000, lalu saya diberi resep dan cari obat sendiri di apotek. Biasanya sekitar Rp80.000 sepaket,” ungkap Tini.
“Syukurlah setiap kali tes hasilnya selalu baik, negatif,” katanya. Dia tak bisa menjelaskan jenis tes apa yang dia jalani itu.
Bayi Dilahirkan di Indekos Karanganyar Diduga Idap HIV/AIDS, Pemkab Carikan Solusi
Santi, 50, rekan Tini di Gang Jalak, mengungkapkan situasi serupa. Absennya pemeriksaan kesehatan rutin dan suplai kondom gratis berdampak pada kondisi pekerja seks di kawasan itu. Tak ada lagi pemeriksaan dan tak ada lagi orang yang mendorong mereka mengakses layanan kesehatan itu.
“Saya juga akhirnya periksa sendiri ke dokter, beli kondom sendiri, cari selamat saja,” kata perempuan asli Wonogiri itu.
Santi bercerita dahulu kondom gratis selalu tersedia di rumah LN. Bersama istrinya yang juga telah meninggal dunia, LN juga mendorong agar para pekerja seks di kawasan itu untuk selalu mengikuti pemeriksaan. Jika ada yang menolak, LN bahkan mengancam akan mengusirnya dari kawasan itu.
Rumah LN dulu disebut sebagai “outlet”. Dia kerap berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Solo tentang kebutuhan layanan kesehatan para pekerja seks di Gilingan. Kini setahun setelah meninggalnya LN, Santi mengaku masih berupaya menjaga diri.
“Kalau kami yang di sini rutin periksa, pakai kondom. Kalau [pelanggan] enggak mau ya kami tolak. Tapi itu kami, yang di luar sana sepertinya liar [tak ada yang mendampingi],” ujar Santi menunjuk ke arah lalu lalang Jl. Setiabudi.
Nyaris Ingin Mati! Ibu di Solo Terpapar HIV Gegara Mendiang Suami Nakal
Apalagi, kata Santi, tak semua laki-laki datang kepada pekerja seks dengan cara baik-baik. Sebagian pelanggan menolak menggunakan kondom dan cenderung memaksakan kehendaknya. Tanpa kesadaran pelanggan dan perempuan pekerja seks untuk menggunakan kondom, hubungan seks yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bisa terjadi kapan saja. Bukan takut hamil karena dia sudah steril, Santi lebih takut risiko tertular HIV, IMS, atau kanker rahim akibat seks yang tidak sehat.
“Dulu saya pernah terpaksa menuruti tanpa kondom, rasanya habis itu menyesal. Biasanya saya langsung minum obat untuk menetralkan [mencegah infeksi],” katanya. Obat yang dimaksud adalah antibiotik dari apotek.
Dengan tarif Rp100.000-an untuk tiap servis, termasuk untuk biaya sewa bilik Rp10.000 dan beli kondom, pergi ke dokter memang bukan hal sulit dipenuhi bagi Tini dan Santi. Keduanya menunjuk ke perempuan-perempuan yang beroperasi di luar Gang Jalak. Dengan tarif hanya Rp50.000 bahkan kurang, biaya pemeriksaan kesehatan mandiri dan alat kontrasepsi menjadi hal yang memberatkan.
Padahal risikonya besar, mulai dari kehamilan tak diinginkan hingga mimpi buruk HIV. “Biasanya kalau ada yang hamil, anaknya diserahkan ke orang lain karena enggak sanggup mengurusi. Dulu teman saya habis periksa tahu kalau terkena HIV, lalu dia terpaksa menyingkir dan berhenti,” tambah Tini.
Suami Pelaut Wariskan HIV, Kisah Mengharukan Ibu di Solo Bangkit Melawan Nasib
Di sana, seorang pekerja seks bisa melayani 8 laki-laki dalam sehari, di mana sebagian pelanggan itu tak mau menggunakan “pengaman” sama sekali. Tanpa kondom, tanpa antibiotik, dan tanpa pemeriksaan kesehatan, kondisinya tak terbayangkan.
Sementara itu, Tini dan Santi sendiri bukan berarti aman seperti klaim mereka. Mengaku rajin memeriksakan diri, mereka rupanya hanya datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Artinya, keduanya hanya menjalani pengecekan ada tidaknya IMS di organ reproduksi mereka. Sedangkan soal HIV atau kanker serviks, mereka tak pernah tahu meski merasa baik-baik saja.
“Jelas itu bukan VCT. Kalau VCT tidak mungkin selesai satu hari karena sampel darah dicek di laboratorium. Besoknya baru keluar hasilnya,” kata Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Solo, Tommy Prawoto, Kamis (28/11/2019).
Tak Terpantau
Saat dimintai tanggapan tentang situasi di Gilingan, Tommy mengakuinya. Menurut dia, mandeknya program mobile VCT dan pemeriksaan kesehatan reproduksi di Gilingan tak lepas dari tidak adanya lagi tokoh setempat yang terlibat.
“Setelah meninggalnya LN dan istrinya, regenerasinya [penerusnya] belum ada sama sekali,” kata Tommy. “Tak hanya di Gang Jalak, di batras [balai tradisional Surakarta/panti pijat] dulu ada VCT juga, tapi mandek karena orangnya sudah meninggal.”
Janji PT RUM Sukoharjo Bikin Mesin Pengurai Limbah Udara, Warga: Telat!
Meninggalnya tokoh-tokoh kunci itu membuat KPA tak lagi punya tangan di komunitas pekerja seks setempat. Dengan tidak adanya lagi LN di Gang Jalak, para pekerja seks dalam setahun terakhir banyak yang keluar dari gang itu. Mereka bergeser ke selatan (sepanjang Jl. Setiabudi) dan ke utara tanpa pendampingan, menyebar sehingga tak terpantau. Bahkan, sebagian dari mereka tidak saling mengenal.
Padahal di lokasi lain seperti di Kestalan (sebelah selatan Gilingan), kata Tommy, mobile VCT, tes IMS, dan tes IVA rutin digelar KPA setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan biasanya dilakukan di salah satu hotel melati di sana. Sementara situasi di Gilingan benar-benar berbeda.
Lalu sampai kapan situasi ini akan berlanjut? Tommy mengatakan KPA akan terlebih dahulu mencari tokoh kunci yang bisa memegang para pekerja seks di kawasan itu. Sampai saat ini, orang dengan kriteria itu belum ditemukan. “Nanti kita cari orang yang bisa jadi penerusnya,” jawab Tommy.
Peer Leader Yayasan Mitra Alam, Arnie Soraya, juga mengaku sulit memetakan pekerja seks di Gilingan. Pasalnya, sudah tidak ada lagi tokoh kunci pendamping pekerja seks di kawasan itu.
Pertama Dalam 1 Abad, Cerita Musala Darurat di Gang Jalak Gilingan Solo
Secara umum mayoritas pekerja seks di Solo berasal dari luar kota. Data yang dia miliki menunjukkan ada 1.000-an pekerja seks di Kota Solo. Dari jumlah itu, hanya 200-300 orang yang merupakan warga Solo. Begitu pula pekerja seks di Gilingan yang mayoritas merupakan warga dari luar Solo.
“Asalnya dari banyak daerah, ada yang dari Semarang, Salatiga, Kendal, Purwodadi, Sragen, dan lain-lain,” kata Arnie yang dulu pernah menjadi pendamping di Gang Jalak.
Sebaliknya, banyak pekerja seks dari Solo yang memilih untuk beroperasi di daerah luar Solo. “Jadi orang Solo kerja di luar, yang dari luar kerja di Solo. Tahu sendiri lah, biar enggak ketahuan tetangganya.”
Tantangan lainnya, tak semua pekerja seks tersebut memiliki identitas. Padahal untuk mengikuti VCT, setiap orang harus memiliki kartu identitas resmi. “Kalau ada yang kena razia itu, 5% tidak punya KTP,” ujar Arnie.
Anggap PT RUM Sukoharjo Zalim, Warga: Jangan Bikin Rayon Lagi!
Situasi di Gilingan menunjukkan masih ada pekerjaan besar yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Selain mengembalikan layanan mobile VCT, tes IVA, dan tes IMS yang lama absen, pemerintah perlu terus mengedukasi warga tentang risiko tinggi hubungan seksual yang tidak aman. Tak hanya perempuan pekerja seks, para laki-laki juga harus diedukasi mengingat banyak penolakan pemakaian alat kontrasepsi muncul dari mereka sebagai pelanggan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
