SOLOPOS.COM - Ilustrasi PTM SD dan SMP (Solopos/Nicolous Irawan)

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan random testing swab antigen di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bakal terus dilakukan.

Hingga Jumat (24/9/2021), Pemerintah Kota (Pemkot) Solo belum menemukan satupun pelajar maupun guru yang reaktif. Kendati begitu, ia meminta sekolah waspada mengingat makin banyaknya laporan temuan klaster sekolah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Pokoknya secara acak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sejauh ini masih aman, meski tetap waspada karena di daerah lain banyak muncul klaster sekolah,” kata dia, seusai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR di Balai Kota, Jumat siang.

Baca Juga: Tak Punya HP untuk Aplikasi PeduliLindungi, Pedagang Pasar Klewer Solo Pasrah

Metode Paling Aman

Wakil Ketua Komisi X, Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta munculnya klaster Covid-19 di sekolah tak dipukul rata di semua daerah.

“Jangan sampai ada temuan di satu daerah, kemudian daerah lain kena imbas. Semua PTM di banyak daerah lalu dibatalkan. PTM itu penting dicoba karena sudah 1,5 tahun anak-anak kehilangan momen pembelajaran. Anak-anak usia emas saat orangtuanya bekerja, siapa yang mengajari mereka. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak seefektif PTM,” kata dia.

Pelaksanaan PTM terbatas harus diujicoba dengan menerapkan metode teraman agar anak tetap bisa belajar di tengah Pandemi Covid-19. Seluruh komponen sekolah dan orangtua siswa harus bersama-sama mencegah munculnya klaster sekolah.

Baca Juga: Solopos Salurkan 100 Paket Bantuan bagi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di sekolah wajib tersedia. Apabila sekolah memiliki anggaran terbatas, kerja bakti siswa juga bisa dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah.

“Selain itu, mengebut vaksinasi pelajar. Saat ini memang baru usia 12 tahun ke atas, dan bisa jadi dalam waktu dekat bisa sampai 5 tahun ke atas. Ini kan sedang diteliti. Untuk mempercepat, jadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah karena anggarannya terbatas. TNI/Polri maupun pihak swasta bisa dilibatkan,” papar Agustina.

Baca Juga: Kupas Tuntas Tema Populer Kesehatan dari Studio RS JIH Solo

Pakar patologi klinik, Tonang Dwi Ardiyanto, meminta semua pihak tak terburu menyalahkan. Dalam laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dilaporkan bahwa catatan kasus baru semakin rendah, dan positivitas rate sudah di bawah 2%, bahkan 1%. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan PTM.

“Maka ketika ada laporan terjadi klaster pada PTM, kita harus jernih: kalau memang sekolah nekat membuka PTM tanpa rekomendasi dari Pemda setempat, itu jelas salah. Tapi sebagian sangat besar sekali, sekolah berani memulai PTM tentu dasarnya dua, rekomendasi dari Pemda setempat dan persetujuan orang tua,” kata dia, lewat pesan WhatsApp, Jumat.

Pihak sekolah dan orang tua mendasarkan keputusannya pada pasokan data dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemda. Sekolah dan orangtua tidak memiliki data apapun selain data dari pemerintah dalam membuat keputusan bersedia tidaknya memulai PTM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya