SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Pasoepati, Agus Ismiyadi (tengah) bersama Presiden, Maryadi Gondrong (kanan) dan Wakil Sekjen, Isnaini M. Fattah, menunjukkan laporan keuangan Menteri Keuangan Pasoepati, Milia Jatmiati, dalam jumpa pers di rumah makan di Jajar, Solo, Rabu (8/9/2021). 

Solopos.com, SOLO—DPP Pasoepati angkat bicara menyusul tudingan tidak menjalankan organisasi dengan baik yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) mereka, Milia Jatmiati. DPP menegaskan telah menjalankan program kerja sesuai rencana awal meski diakui masih belum optimal.

DPP justru menyoal kinerja Milia Jatmiati yang tidak transparan dalam menyusun laporan keuangan organisasi. Hal itu disampaikan jajaran pengurus Pasoepati dalam jumpa pers di sebuah rumah makan di kawasan Laweyan, Solo, Rabu (8/9/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hadir Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, Wakil Presiden, Agus Ismiyadi, dan Wakil Sekjen, Isnaini M. Fattah. Gondrong menyayangkan Lia, sapaan akrab Milia, yang menyampaikan tuduhan tidak berdasar pada sesama pengurus. Padahal, menurut Gondrong, Lia-lah yang selama ini tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan. “Banyak masalah dari laporan keuangannya,” ujar Gondrong.

Baca Juga: Aturan Baru Liga 2 Perbesar Kans Persis Solo Main di Stadion Manahan

Pihaknya menyebut Menkeu sempat tidak melaporkan dana donatur sebesar Rp28 juta pada pengurus lain. Setelah diklarifikasi, imbuh Gondrong, Lia akhirnya mengakui ada aliran dana tersebut yang kemudian ditambahkan dalam perbaikan laporan keuangan.

Selain itu pihaknya juga mencium sejumlah pengeluaran yang tak wajar dalam laporan Menkeu. “Masa ada sebuah pengeluaran untuk jajan sampai Rp9 juta. Laporan keuangan sebagian juga ditulis tangan, ada yang cuma difotokopi sehingga tulisan angkanya tidak jelas terlihat,” ujar Gondrong.

Wakil Presiden Pasoepati, Agus Ismiyadi, mengatakan DPP sebenarnya telah memberi kelonggaran bagi Menkeu untuk memperbaiki laporan keuangannya sampai dua kali kali. Sebelum polemik mencuat, DPP telah menggelar rapat yang dihadiri ketua, sekretaris, bendahara (KSB), yakni pada 19 Agustus 2021 dan 23 Agustus 2021.

Baca Juga: ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Ke Polisi

 

Kekeluargaan

“Pada rapat terakhir itu, kami kembali meminta Menkeu memperjelas laporannya. Saat itu kami juga menonaktifkan sementara Menkeu hingga ada perbaikan kinerja. Namun saudara Lia malah menuduh kami macam-macam,” ujar Agus dengan nada kecewa.

Wakil Sekjen Pasoepati, Isnaini M. Fattah, berharap polemik internal organisasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan alih-alih berlanjut ke ranah hukum. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkomunikasi dengan Lia yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan Menkeu.

“Kami tidak menampik Menkeu juga punya jasa bagi Pasoepati. Harapannya enggak perlu sampai ke ranah hukum, mari kita sama-sama selamatkan organisasi.”

Baca Juga: Jangan Ada OTT Lagi, KPK Ingatkan Bupati/Wali Kota di Jateng Jauhi Korupsi

Sementara itu Milia Jatmiati menegaskan telah menyampaikan laporan secara transparan. Dia bahkan siap apabila laporannya diperiksa lembaga yang berwenang.

“Biarkan saja mereka bicara. Selama ini yang saya lihat P1 [Gondrong] selalu mengulur waktu untuk membahas permasalahan di DPP maupun program-program kerja,” ujarnya kepada Solopos.com.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya