Solopos.com, SUKOHARJO — Mall Pelayanan Publik atau MPP Sukoharjo kini tengah dibangun dan direncanakan beroperasi pada akhir 2022.
Acara seremoni ground breaking atau peletakan batu pertama proyek pembangunan MPP Sukoharjo dilaksanakan pada Kamis (5/8/2021). Kegiatan itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo serta jajaran direksi PT Pulung Manunggal Abadi sebagai pemenang lelang dan PT Andaru Koncer Jagad sebagai konsultan manajemen konstruksi (MK).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Nilai kontrak pengerjaan proyek pembangunan MPP Sukoharjo senilai Rp18,5 miliar. Sesuai surat perintah mulai kerja (SPMK) waktu pengerjaan proyek pembangunan MPP Sukoharjo selama 153 hari terhitung mulai 28 Juli hingga 27 Desember 2021.
Baca juga: PKL Solo Baru Sukoharjo Menjerit: Jalan Jangan Ditutup, Lampu Jangan Dimatikan!
“Waktu pengerjaan proyek sangat mepet. Namun, kami tetap optimis pengerjaan proyek MPP Sukoharjo rampung tepat waktu. Pelaksana proyek bakal menggenjot pengerjaan hingga akhir Desember,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, saat ditemui wartawan, Kamis.
Pria yang akrab disapa Haris itu menyebut MPP Sukoharjo terdiri dari tiga lantai. Pelayanan pengurusan perizinan di lantai satu.
Sementara kantor dan ruang pertemuan berada di lantai dua. Sedangkan lantai tiga digunakan untuk menyimpan arsip dokumen administrasi beragam jenis perizinan.
Proyek pembangunan MPP Sukoharjo dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pada 2022.
Baca juga: Anak Yatim Piatu Gegara Corona di Sukoharjo Dapat Bantuan Rp5 Juta
“Diperkirakan MPP Sukoharjo beroperasi pada akhir 2022. Kami butuh waktu untuk melakukan pengadaan sarpras seperti meja, kursi, dan pemasangan jaringan internet pada tahun depan,” ujar dia.
Menginventarisasi Jenis Perizinan
Sistem MPP berkonsep integrasi pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah serta lintas instansi. Beragam jenis perizinan bisa dilayani di MPP Sukoharjo tanpa harus mengurus rekomendari dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait. Misalnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor hingga pajak.
Hingga sekarang, Pemkab Sukoharjo telah menggandeng 35 instansi dan lembaga keuangan di Kabupaten Jamu.
“[Jumlah instansi dan lembaga keuangan] kemungkinan bisa bertambah. Kami masih menginventarisasi jenis perizinan yang bisa dilayani di MPP Sukoharjo,” papar dia.
Baca juga: Lampu Penerangan 8 Ruas Jalan Sukoharjo Dipadamkan, Catat Lokasinya
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, meminta pelaksana proyek bekerja keras dan profesional agar pengerjaan proyek pembangunan MPP Sukoharjo rampung tepat waktu.
Esensi pembangunan MPP Sukoharjo adalah peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kualitas konstruksi bangunan harus diperhatikan saat menggenjot pengerjaan proyek pembangunan MPP Sukoharjo. Pengerjaan proyek berkejaran dengan waktu namun tetap harus berorientasi dengan kualitas konstruksi fisik,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
