top ear
Dwi Munthaha (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    Dwi Munthaha (Istimewa/Dokumen pribadi)

Game Theory Perombakan Kabinet

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 29 Desember 2020. Esai ini karya Dwi Munthaha, peneliti di Bhuminara Institute dan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.
Diterbitkan Rabu, 30/12/2020 - 22:03 WIB
oleh Solopos.com/Dwi Munthaha
5 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Perombakan atau reshuffle  Kabinet Indonesia Maju akhirnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.  Terlepas dari berbagai pro dan kontra terhadap pilihan tersebut, momentumnya dianggap tepat oleh banyak kalangan.

Setidaknya ada tiga peristiwa yang membuat tindakan itu dilakukan. Pertama, penahanan dua orang menteri anggota Kabinet Indonesia Maju karena kasus korupsi. Kedua, penanganan pandemi Covid-9 yang tidak maksimal. Ketiga, kemerosotan perekonomian.

Penyebab kedua dan ketiga dianggap memiliki relasi kausalitas karena pandemi Covid-19 layak dinyatakan sebagai penyebab utama kemerosotan ekonomi. Walakin, beberapa pengamat ekonomi menyebut tanpa pandemi pun kemerosotan ekonomi mereka yakini pasti terjadi.

Yang menarik dari susunan kabinet baru adalah kemunculan wajah baru yang merupakan pesohor dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 lalu. Sandiaga Uno, calon wakil presiden pasangan calon presiwn Prabowo Subiyanto, yang telah lebih awal masuk ke dalam kabinet, didapuk untuk mengurusi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Masuknya Sandiaga Uno ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo cukup mengagetkan, setaraf dengan saat Prabowo ditarik menjadi Menteri Pertahanan. Sementara wajah baru lainnya cendrung diterima datar oleh publik karena ada relasi kepartaian pendukung pemerintah.

Kekagetan dengan kadar yang lebih rendah adalah terkait Kementerian Kesehatan. Untuk kali pertama kementerian ini bukan dimandatkan kepada orang dengan latar belakang medis. Menteri Kesehatan yang baru justru lebih kental sebagai profesional di sektor bisnis.

Dari setidaknya dua jabatan pembantu presiden yang baru tersebut memunculkan pertanyaan pertimbangan apa yang membuat presiden menentukan pilihan-pilihan itu? Secara simbolis,  beberapa jam sebelum pengumuman nama menteri-menteri baru, Presiden Joko Widodo di akun media sosial mengunggah  pesan.

Pesan itu berbunyi ”Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan yang baru." Siapa pun menteri dan wakil menteri pilihan Presiden Joko Widodo, sistem presidensial memberi hak prerogatif untuk itu.

Hak yang tidak dapat diganggu-gugat itu bukan berarti tidak boleh diperdebatkan. Setiap peristiwa politik memberi kontribusi pada perkembangan ilmu politik. Demikian pula dengan perombakan kabinet  terbaru ala Presiden Joko Widodo yang tercitrakan punya pemikiran out of the box.

Untuk memperpanjang perdebatan harus ada dugaan yang menjawab rasa penasaran publik, yakni mengapa Presiden Joko Widodo memilih orang yang dulu menjadi rival dan dari perseteruan tersebut terjadi pembelahanmasyarakat yang hingga kini belum terselesaikan?

Jika yang diharapkan adalah lahirnya rekonsiliasi dengan masuknya  kelompok oposisi utama pemerintah, saat Prabowo diangkat menjadi menteri suasana rekonsiliasi tidak terjadi di akar rumput.  Apakah dengan menambahkan Sandiaga Uno dalam kabinet  mampu menyejukkan suasana di akar rumput?

Analisis Permainan

Kesulitan menganalisis perpolitikan di Indonesia disebabkan banyak peristiwa politik terjadi karena kesepakatan elite yang luput dari pandangan publik.  Sebuah peristiwa politik, misalnya, ditunjukkan secara parsial dengan realitas yang telah dikemas untuk mengunci kesadaran publik.

Kekuasaan presiden termasuk, di dalamnya hak prerogatif  untuk menyusun kabinet, berasal dari dukungan publik. Dalam teori permainan (game theory), pemilihan umum sering  dijadikan contoh. Teori permainan adalah metode modelling.

Model teori permainan umumnya biasa menyebut beberapa aspek esensial dari situasi yang diteliti dan berusaha menarik kesimpulan logis tentang hasil dan tindakan tertentu (Byungwon Woo, 2013).  Karena bentuknya sebagai model, aspek yang diutamakan adalah kegunaan dan daya aplikasi.

Layaknya permaianan, ada yang menang dan ada yang kalah, maka sangat mungkin satu  aspek dapat dikorbankan untuk kepentingan lainnya. Dalam pemilihan presiden, model pemilihan sederhana adalah mengontestasikan platform kebijakan dan para pemilih menentukan suara berdasarkan keuntungan yang akan mereka terima.

Pada kenyataannya, kontestasi dua pemilihan presiden terakhir jauh dari model sederhana tersebut. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dari platform kebijakan yang ditawarkan oleh para kontestan. Pertarungan keras justru terjadi di akar rumput yang menggunakan narasi politik identitas yang saling mengglorifikasi dan mendemonisasi.

Jebakan itu juga menyasar ke kelompok idealis terpelajar (intelektual) yang terlibat dalam kontestasi itu. Prasyarat  dapat terselenggaranya rangkaian aktivitas  selama masa kampanye dinegasikan  sebagai variabel yang perlu ditelaah kritis.

Untuk memenangi sebuah kontestasi politik dengan sistem pemilihan liberal membutuhkan biaya yang tinggi.  Anggaplah kita tidak ingin menistakan suara rakyat yang dapat dibeli, namun secara geografis,  Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Konsolidasi politik ke seluruh wilayah mengharuskan ada biaya operasional yang besar.

Dari mana biaya itu diperoleh dan siapa yang memiliki sumber dana yang besar untuk mendukung kepentingan itu, serta apa motifnya? Alih-alih bersikap kritis,  banyak kaum intelektual  menjadi permisif  dan pragmatis.

Ketika terjadi kesepakatan antara para politikus dengan gerombolan oligarki yang memiliki sumber kapital besar yang berkepentingan dengan kekuaasaan,  pragmatisme politik menjadi pembenarnya.

Penyusunan Kabinet

Perombakan kabinet dalam kerangka teori permainan dapat membantu menjelaskan apa yang menjadi orientasi kekuasaan. Untuk sampai pada pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas konstitusional utama, presiden memerlukan dukungan sumber daya yang besar.

Karena kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan politik, sumber daya politik yang awalnya berasal dari rakyat dianggap kurang memadai. Sebagian besar rakyat cendrung miskin, tidak terdidik, dan tidak berdaya. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya lain untuk mampu menjaga stabilitas politik agar presiden dapat bekerja efektif.

Memasukkan lawan politik ke dalam kabinet merupakan salah satu cara dan relatif mudah untuk dilakukan. Terlebih tidak ada perbedaan platform kebijakan yang ditawarkan saat kampanye. Lawan politik hanya berlaku pada saat kontestasi politik.

Dari sekian banyak referensi sistem politik, hampir seluruhnya mengutamakan stabilitas kekuasaan politik. Pengalaman Indonesia dalam konteks stabilitas bisa dirujuk dari kekuasaan Soeharto karena terbukti dapat bertahan selama 32 tahun.

Pertanyaannya apakah cara itu hendak ditempuh, sementara kekuasaan presiden saat ini dibatasi paling lama dua periode? Belum lagi efek dari kekuasaan tersebut masih membuat masalah hingga saat ini. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi ciri kekuasaan pada masa lalu masih tetap menjadi ancaman serius.

Cara-cara yang ditempuh untuk menjaga stabilitas politik demi kepentingan orientasi kekuasaan  pada kenyataannya masih dalam model permainan yang sama dengan masa lalu. Alih-alih kesejahteraan rakyat dapat dicapai, bangsa ini akan semakin dikuasai oleh kepentingan kelompok oligarki yang tak puas dengan kekayaan.

 

 


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

    berita terpopuler

    Iklan Baris

    Properti Solo & Jogja

    berita terkini