SOLOPOS.COM - freeport

Jakarta (Solopos.com) – Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan aliran dana sebesar US$79,1 juta atau senilai Rp 700 miliar dari PT Freeport Indonesia sebagai dana keamanan untuk Polri.

TEMUAN SOAL FREEPORT -- Peneliti ICW Firdaus Ilyas (kanan) dan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko (kiri) saat memaparkan presentasi sejumlah temuan mengenai Freeport Indonesia, Selasa (1/11/2011). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Berdasarkan laporan keuangan PT. Freeport, dari tahun 2001 sampai 2010, PT. Freeport menyampaikan pembayaran kepada aparat Indonesia di mana jumlah akumulasinya US$79,1 juta ,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam jumpa pers di Sekretariat ICW, Jakarta, Selasa (1/11/2011). Temuan tersebut menegaskan apa yang telah ditemukan Kontras sebelumnya yaitu dana sebesar US$14 juta ke polisi.

Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada bentuk gratifikasi telanjang yang terinstitusionalisasi. Indria menyoroti tidak adanya pengajuan budget yang diajukan kepolisian kepada DPR untuk dana keamanan di Papua. “Saya pikir kita sama-sama tahu dana untuk operasionalisasi pejabat publik pemerintah harus ada dalam APBN. Kalau memang TNI atau Polri merasa ada yang kurang, semestinya hal itu diajukan kepada DPR supaya DPR bisa mengalokasikan dana keamanan sesuai budget yang dimiliki oleh pemerintah dan menjadikannya prioritas,” kata Indria. “Tidak heran jika polisi atau TNI sekarang berpihak kepada perusahaan karena yang membayar mereka adalah perusahaan,” katanya.

Hadir juga dalam jumpa pers tersebut, perwakilan dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Dorus Wakum yang berharap Kapolri maupun Panglima TNI tidak menipu rakyat Papua karena dana keamanan tersebut kemudian menggunakan aparat di lapangan untuk “membunuh” rakyat Papua. “Kenapa presiden tidak mengambil langkah cepat untuk memperhatikan tuntutan para buruh? Jangan sampai kasus Freeport ini berkembang ke seluruh masyarakat adat di Papua,” kata Dorus.

Aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan PT, FI dan masyarakat adat di sekitar lokasi penambangan PT FI mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak aparat kepolisian setempat. “Jangan kirim pasukan ke Papua. Lebih baik kirim rumah, kirim gedung, jembatan ke Papua. Itu yang kami harapkan. bukan kirim pasukan untuk membunuh kami dengan uang US$79,1 juta itu,” kata Dorus.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya