Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Forum Zakat: ACT Bukan Organisasi Pengelola Zakat

Forum Zakat menyatakan ACT bukan bagian dari organisasi pengelola zakat.
SHARE
Forum Zakat: ACT Bukan Organisasi Pengelola Zakat
SOLOPOS.COM - Forum Zakat Banten menggelar agenda silaturahmi antar anggota untuk menguatkan kolaborasi, pada Jumat (24/6/2022) di Tangerang Selatan, Banten. Agenda tersebut turut dihadiri Sekretaris Umum Forum Zakat, Irvan Nugraha dan 22 lembaga anggota FOZ Banten. (forumzakat.org)

Solopos.com, JAKARTA — Forum Zakat (FOZ) yang merupakan asosiasi lembaga pengelola zakat di Indonesia berkomentar terkait kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Forum Zakat menyatakan ACT bukan bagian dari organisasi pengelola zakat.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

“Bahwa konstruksi regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik lembaga, serta standar kompetensi tersebut hanya berlaku bagi organisasi pengelola zakat di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di luar entitas tersebut, payung hukum dan mekanisme pengawasan yang dijadikan acuan berbeda serta tidak menjadi bagian dari ekosistem zakat. Dalam hal ini, Forum Zakat menyatakan ACT bukan bagian dari organisasi pengelola zakat,” rilis Forum Zakat yang dikutip Solopos.com, Selasa (5/7/2022) malam.

Baca Juga: Wow! Segini Gaji Presiden ACT, Bisa Beli 1 Unit Mobil Tiap Gajian

Forum Zakat berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Saat ini FOZ memiliki anggota sebanyak 196 lembaga dari Aceh hingga Papua.

Fungsi utama FOZ adalah penguatan kapasitas dan kompetensi pengelola, advokasi, sinergi, serta kolaborasi program-program pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan komunitas masyarakat.

Berikut rilis lengkap Forum Zakat:

Siaran Pers Forum Zakat

Untuk Disiarkan Segera

Menyikapi liputan khusus media terkait fenomena pengelolaan dana kedermawanan sosial keagamaan, Forum Zakat selaku asosiasi yang menaungi 196 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Baca Juga: ACT Dibahas Warganet di Twitter, Begini Sejarah Aksi Cepat Tanggap

1. Konstruksi regulasi dan mekanisme pengawasan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia sangat ketat dan rigid. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat mekanisme pengawasan yang berlapis (multi-layer) dan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam (multi-stakeholders), seperti Kementerian Agama, BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lain sebagainya yang turut meminimalkan potensi penyelewengan dana publik serta peluang conflict of interest di dalam tubuh organisasi pengelola zakat.

2. Forum Zakat menyatakan bahwa mekanisme pengawasan Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari pengawasan internal, mencakup audit internal serta pengawas syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia; kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama, serta pelaporan rutin per semester kepada BAZNAS. Lebih lanjut, regulasi juga mewajibkan setiap OPZ untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mempublikasikannya melalui kanal komunikasi yang tersedia.

Baca Juga: Wow! Segini Gaji Presiden ACT, Bisa Beli 1 Unit Mobil Tiap Gajian

3. Forum Zakat menginformasikan bahwa saat ini telah tersusun dan disahkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengelolaan zakat sebagai wujud nyata penguatan ekosistem zakat yang menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas program serta manajemen organisasi pengelola zakat.

4. Penggunaan alokasi dana operasional OPZ diatur sangat ketat mengacu pada Fatwa MUI No. 8 Tahun 2020 tentang Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah yaitu tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari jumlah penghimpunan dana zakat dan 20% dari jumlah dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam satu tahun.

Baca Juga: PPATK: Aliran Dana Gelap ACT Sudah Terendus Sejak Lama

5. Forum Zakat menyatakan bahwa konstruksi regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik lembaga, serta standar kompetensi tersebut hanya berlaku bagi organisasi pengelola zakat di bawah payung hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di luar entitas tersebut, payung hukum dan mekanisme pengawasan yang dijadikan acuan berbeda serta tidak menjadi bagian dari ekosistem zakat. Dalam hal ini, Forum Zakat menyatakan ACT (Aksi Cepat Tanggap) bukan bagian dari organisasi pengelola zakat.

6. Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPZ terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta standar kompetensi pengelolaan zakat menjadi titik tumpu yang turut menyumbang tumbuh kembangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kedermawanan publik melalui OPZ. Lebih lanjut, hal ini turut mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pelosok negeri.

Baca Juga: Geger Dana di ACT, Manajemen Pangkas Gaji Pimpinan

7. Forum Zakat menyatakan bahwa anggota Forum Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (2021) turut berkontribusi kepada masyarakat terdampak Covid-19 di 34 provinsi, dengan total penerima manfaat mencapai 3.05 juta jiwa yang terbagi pada 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor UMKM kepada 323,850 jiwa penerima manfaat ekuivalen dengan 32,385 UMKM; sektor Kesehatan yang berkontribusi terhadap 763,570 jiwa penerima manfaat; serta sektor Perlindungan Sosial yang memberikan manfaat kepada 1,969,234 jiwa. Pendistribusian yang dilakukan anggota forum zakat senantiasa mengacu kepada peraturan dan aspek syariah yang ditetapkan Kementerian Agama dan BAZNAS.

8. Forum Zakat mengapresiasi kepercayaan dan amanah yang dititipkan masyarakat kepada setiap anggota Forum Zakat yang ada. Semoga hal tersebut dapat terus ditingkatkan seiring dengan upaya peningkatan standar organisasi pengelola zakat dan mutu layanan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga: Tagar Aksi Cepat Tilep Jadi Trending Topic di Twitter

Demikian siaran pers ini disusun sebagai bahan informasi. Semoga dapat dimuat secepatnya di kanal-kanal kolom media yang ada.

Jakarta, 5 Juli 2022

Informasi lebih lanjut terkait Siaran Pers ini dapat menghubungi narahubung sebagai berikut:
1. Bambang Suherman – Ketua Forum Zakat Nasional (+62 815-8918-265)
2. Irvan Nugraha – Sekretaris Umum Forum Zakat Nasional (+62 878-8982-8547)
3. Agus Budiyanto – Direktur Eksekutif Forum Zakat Nasional (+62 812-1000-783)



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode