SOLOPOS.COM - Ilustrasi perpustakaan (JIBI/Solopos/Dok)

Solopos.com, SOLO—Waki Wali Kota (Wawali) Solo Achmad Purnomo akan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan kampung yang selama ini tidak maksimal. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana perpustakaan harus dibenahi agar nyaman dan memiliki perlengkapan buku yang memadai.

“Yang penting itu tempatnya enak supaya anak-anak kerasan untuk baca. Selanjutnya, koleksi buku-bukunya, anak-anak masa kini seleranya khusus. Koleksinya harus lengkap dan bervariasi. Tujuannya untuk menanamkan minat baca dan hobi membaca sejak dini,” tegas Wawali saat ditemui solopos.com seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Solo, Senin (23/6/2014) lalu.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Menurut Wawali, pengelolaan perpustakaan kampung itu harus melibatkan berbagi pihak untuk saling membantu, terutama untuk menciptakan sarana yang nyaman dan prasarana yang memadai. Dia menjelaskan kalau tempat perpustakaan suksukan atau sesak pasti tidak bisa membuat kerasan penghuninya.

“Ya, itu nanti kami atur sedemikian rupa, pela-pelan, berbagai pihak juga harus memikirkan. Yang penting lingkungan terdekat harus ikut perhatian, seperti lingkungan RW. Kelurahan juga tidak bisa lepas begitu saja, tetapi bisa memberi dorongan. Pokoknya perpustakaan ini tanggung jawab bersama lah. Sebenarnya keterlibatan semua pihak [stakeholder] sudah ada, hanya perlu dimaksimalkan,” imbuhnya.

Bagi Purnomo, sapaan akrabnya, pengelolaan perpustakaan kampung itu tergantung niat dan kesadaran. Dia menerangkan pengelolaan perpustakaan itu bisa dilakukan dengan menggandeng program corporate social responsibility (CSR). “Insya-Allah, kami evaluasi sedemikian rupa karena perpustakaan itu menjadi kebutuhan yang penting untuk melahirkan minat baca anak sejak dini,” tambah dia.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, saat ditemui solopos.com, Selasa (24/6/2014), mengatakan bila pengelolaan perpustakaan kampung itu diserahkan kepada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) akan menjadi beban yang berat karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, perlakukan pengelolaan perpustakaan kampung harus diubah.

“Langkahnya, secara fisik harus melibatkan masyarakat sekitar. Kantor Arpusda hanya bersifat pembinaan atau pendampingan. Sekarang baru 18 kelurahan yang memiliki perpustakaan kampung saja kondisinya seperti ini, apalagi bila 51 kelurahan memiliki perpustakaan semua. Belum lagi adanya taman cerdas. Persoalannya terletak pada SDM yang terbatas,” tegas Ghofar, sapaan akrabnya.

Dia berharap organisasi kemasyarakat di tingkat kelurahan harus dilibatkan dalam pengelolaan perpustakaan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karangtaruna, PKK, dan seterusnya. “Pengelolaan perpustakaan kampung itu sebenarnya bisa menjadi kegiatan bagi karangtaruna atau PKK lingkungan setempat,” akunya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya