Solopos.com, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dinilai sebagai proyek yang mubazir. Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri dalam sebuah dialog virtual, Rabu (13/10/2021).
Faisal bahkan memperkirakan pendanaan proyek kereta cepat ini tak akan balik modal hingga kiamat. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujarnya.
Promosi Sambungkan Senyuman, Telkomsel Beri Bantuan Paket Data & Obat-Obatan di Demak
Dia menegaskan pengerjaan infrastruktur tersebut hanya membuang anggaran negara. Apalagi, saat ini proyek kereta cepat itu akan didanai dari APBN setelah tersandung masalah pembengkakan biaya hingga Rp27,74 triliun.
Baca juga: Dolar AS Tertekan Inflasi, Rupiah Perkasa di Asia
Bukan hanya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Faisal Basri menegaskan ada sejumlah proyek lain yang juga mubazir. Di antaranya adalah Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang.
“Ini proyek mubazir, enggak karu-karuan. Kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang. Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Faisal menerangkan sejak awal proyek kereta cepat itu sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah, berdasarkan kajian konsultan independent, yakni Boston Consulting Group.
Namun, menurutnya, Rini Soemarno yang kala itu menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjuang agar proyek tersebut dapat berjalan.
Baca juga: BUMN Pelindo Resmi Merger, Ini Harapan Presiden Jokowi
Alhasil, adanya kesalahan langkah tersebut, imbuhnya, kini berakibat pada masyarakat yang harus ikut membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung melalui APBN.
“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai US$150.000, menolak dua proposal [termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung], tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot,” sebutnya.
Ada Opportunity dalam Krisis
Meski demikian, Faisal meyakini Indonesia akan survive jauh lebih baik dari krisis 1998. Menurutnya, setiap krisis ada opportunity di dalamnya.
“Saya yakin dunia usaha di Indonesia itu akan mampu survive, jauh lebih ringan dari krisis 1998. Setiap krisis, setiap badai, goncangan, setiap ancaman ada opportunity bagi kita semua juga untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan yang lebih baik,” jelasnya.
Baca juga: Sempat Sentuh Rp1.000 Triliun, Restrukturisasi Kredit Kini Melandai
Sebelumnya, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Salusra Wijaya melaporkan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.
Meski membengkak, dia menyebut estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun. Biaya bengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.
Guna menyelesaikan permasalahan bengkaknya dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 93/2021. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres No. 107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut, salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa didanai oleh APBN.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
