Faisal Basri: Krisis Covid-19 Buka Borok Keuangan Pemerintah Indonesia

Faisal Basri mengatakan krisis Covid-19 menujukkan parahnya disiplin fiskal atau keuangan pemerintah Indonesia.
SHARE
Faisal Basri: Krisis Covid-19 Buka Borok Keuangan Pemerintah Indonesia
SOLOPOS.COM - Jumpa pers Faisal Basri dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Minggu (21/12/2014). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA -- Ekonom senior Faisal Basri mengatakan krisis pandemi virus Corona (Covid-19) menujukkan parahnya disiplin fiskal atau manajemen keuangan pemerintah Indonesia. Menurutnya, krisis Covid-19 telah membuka kesalahan dan kekurangan pemerintah dalam mengelola alokasi anggaran.

Ini terjadi khususnya untuk kebutuhan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penilaian itu disampaikan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) tersebut dalam sebuah webinar, Rabu (10/6/2020).

PromosiTop! Bos Tokopedia Masuk List Most Extraordinary Women Business Leader

Hamil dan Positif Covid-19, Driver Ojol Surabaya Tewas Dijambret

"Berbagai program yang diterapkan pemerintah justru menunjukkan parahnya disiplin fiskal. Salah satunya ke BUMN," katanya dalam diskusi. Faisal menilai pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia sudah buruk sebelum krisis Covid-19.

Ada atau tidak adanya Covid-19, lanjutnya, pemerintah harus membayar utang kepada perusahaan negara. Menurutnya, pemerintah memiliki utang dalam jumlah besar kepada BUMN yang tidak pernah disetorkan selama bertahun-tahun.

Zona Risiko Rendah, Kasus Baru Covid-19 Ponorogo Malah Muncul Lagi

Dia mencontohkan buruknya pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia dalam hal utang terhadap BUMN sebelum krisis Covid-19 menjangkiti. Pemerintah, kata dia, memiliki utang ke PLN dan Pertamina.

"Saya dapat informasi dari pimpinan PLN, utang pemerintah berjumlah Rp73 triliun hingga akhir tahun ini. Utang ke Pertamina sekitar separuhnya," ucap Faisal. Utang tersebut bukannya berkurang atau mendekati lunas, namun sebaliknya makin membubung tinggi.

Lonjakan 139 Kasus Baru Positif Covid-19 di Jateng, Ini Penjelasan Ganjar

Utang tersebut bertambah seiring banyaknya proyek-proyek yang ditugaskan pemerintah ke perusahaan pelat merah. Pengelolaan keuangan Indonesia yang buruk ini juga disebabkan program populis pemerintah jauh sebelum krisis Covid-19. Dia mencontohkan beberapa proyek penugasan ke Pertamina antara lain BBM subsidi, BBM tertentu yang harganya ditetapkan pemerintah, dan BBM satu harga.

Niat pemerintah menerapkan proyek tersebut membuat Pertamina mengalami kerugian. Namun, utang tersebut tidak pernah dibayar sehingga menciptakan ketidakdisiplinan dalam mengelola fiskal. Keterlambatan tersebut menimbulkan masalah likuiditas untuk perusahaan negara.

Makin Suram! Kasus Baru Positif Covid-19 Jatim Tambah 273 Orang

Minim Anggaran Pemulihan

Saat krisis Covid-19 melanda Indonesia, pengelolaan keuangan pemerintah masih buruk karena minimnya anggaran untuk pemulihan. "Covid-19 ini seperti keranjang sampah untuk menghilangkan jejak ketidakdisplinan fiskal pemerintah. Stimulus fiskal yang dikaitkan dengan recovery sangat sedikit, efektivitas paling 50 persen," ujarnya.

Peneliti Indef Abra Tallatov mengatakan ada tiga jenis dana yang tercantum dalam usulan stimulus PEN yang diajukan pemerintah kepada BUMN. Ketiganya yaitu pencairan utang pemerintah sebesar Rp108,4 triliun, PMN Rp15,5 triliun, dan dana talangan Rp19,6 triliun.

3 Hari Absen, Kasus Baru Positif Covid-19 di Salatiga Muncul Lagi

PMN di tengah krisis Covid-19 ini, lagi-lagi menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia yang buruk. Selain soal utang, Atta menilai rencana pemberian PMN ke beberapa BUMN dalam situasi krisis tidak diimbangi verifikasi kinerja keuangan BUMN.

Pasalnya, ada tujuh BUMN penerima PMN yang justru merugi, misalnya PT Krakatau Steel, PT PAL, Perum Bulog, PT Sang Hyang dang PT Pertani, PT Dirgantara Indonesia, serta PT Dok Kodja Bahari.

Kawal Covid-19 Temukan 2.099 Kasus Kematian PDP Jakarta, Lampaui Data Pemerintah

Pembangunan Fisik

Dia menilai pemerintah harus memastikan beberapa hal sebelum memberikan PMN kepada BUMN. Apalagi saat ini keuangan pemerintah ketat di tengah krisis. Jika tidak mau dianggap buruk saat krisis Covid-19, semestinya pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia tak cuma melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya kriteria pemilihan BUMN penerima PMN, proposal atau business plan untuk pemanfaatan PMN dan evaluasi terhadap PMN yang pernah diberikan sebelumnya.

Rilis 136 Kabupaten/Kota Berisiko Rendah Covid-19, Epidemiolog: Bisa Menyesatkan!

"Nanti harus ada targetnya. Apa setelah dapat PMN kinerja BUMN membaik atau malah lebih buruk," ucapnya.

Pemeritah menganggarkan dana Rp22,2 triliun untuk diberikan kepada empat BUMN pada 2020. BUMN penerima PMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7,5 triliun untuk melanjutkan tol Trans Sumatra.

Rekor Kasus Baru Covid-19 Indonesia 1.241 Orang, Ledakan Pasca-Mudik?

Lalu PT Permodalan Nasional Madani Rp1,5 triliun untuk pembiayaan UMKM, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp6 triliun untuk penjaminan kredit usaha rakyat. Kemudian PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar untuk pembangunan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago