Era Post-truth dan Model Pemberitaan Pemerintah

Teori Marshal McLuhan yang mengusung konsep desa global (global village) terbukti sangat ampuh, jika digunakan membaca fenomena masyarakat informasi saat ini. Kini dunia hadir dalam realita tanpa sekat. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, media massa, media sosial, dan Internet menjadikan belahan jagat makin dekat. Pesan dan informasi itu menyusup cepat menembus dimensi ruang dan waktu.

Surat kabar sebagai media konvensional banyak yang gulung tikar. Sebagian yang lain mencoba menjaga asa dan tetap bertahan. Berbeda nasib dengan media berita online dan televisi. Keunggulannya yang cepat update menayangkan pesan dan berita menyebabkan media ini kian berkibar dan survive memperkuat tajinya membidik segmentasi sasaran yang kian tunduk, patuh, dan bergantung.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Yang tidak kalah masif adalah media sosial. Kini setiap orang dengan platform yang dipilih bisa menjelma jadi sumber informasi yang digandrungi. Orang atau kelompok orang dengan Twitter, Facebook, Instagram dengan followers yang mentereng, dipercaya ampuh menggiring opini publik. Media sosial sebagai newcomers saat ini benar-benar punya panggung. Mereka seolah bebas memublikasikan berita dengan gaya, framing, dan pilihan fakta yang dirancang sedemikian rupa, sehingga mampu menyeret publik pada isu yang diagendakan.

Ilmuwan komunikasi kelahiran Odmonton 21 Juli 1911 yang punya nama lengkap Herbert Marshal McLuhan sudah memprediksi kondisi ini. Tokoh yang meninggal 31 Desember 1980 di Toronto, Canada itu ingin menunjukkan, teknologi menggunakan media membentuk perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. McLuhan menyatakan manusia memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media. Manusia menciptakan teknologi, dan sebaliknya teknologi tadi membentuk manusia.

Desa global adalah suatu kondisi mengenai perkembangan teknologi komunikasi, di mana dunia dianalogikan sebuah desa yang sangat besar dan luas. Marshall McLuhan-lah yang memperkenalkan konsep ini awal 1960-an. Konsep ini berangkat dari pemikiran, suatu saat akan ada infomasi yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang pada masa itu.

Desa global menjelaskan tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu sangat singkat, menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya nanti, manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi (Natanaeloloan : 2016).

Kondisi saat ini disebut Zainuddin Muda Z. Monggilo, dosen Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta sebagai banjir informasi atau era post-truth. Dalam tulisan yang diunggah Balairung Press (28/11/2019), ia mendifinisikan post-truth sebagai keadaan di mana preferensi pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta objektif dalam membentuk opini publik.

Kondisi post-truth membuka ruang setiap orang dapat menjadi produsen pesan. Konsekuensinya adalah akan sulit membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Pertanyaan menarik berikutnya adalah apa peran pemerintah menyikapi banjir informasi kaitan perannya dalam komunikasi publik?

Kondisi banjir informasi ini harus bisa dibaca pemerintah melalui para pelaku komunikasi publik dengan penyikapan dan langkah yang tepat. Ketika pemerintah dari pusat sampai daerah oleh ASN yang ditugasi sebagai pelaku bidang informasi dan komunikasi publik rajin mengunggah pesan berita dan informasi publik, itu adalah pilihan yang tepat. Khususnya lewat pemberitaan di portal resmi pemerintah diharapkan bisa menjadi rumah penjernih informasi di tengah banjir informasi.

Pemerintah harus lebih getol memublikasikan berita terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, tentunya dengan mengedepankan nilai public interest, khususnya ketika ada kesimpang-siuran informasi. Penulis menawarkan ada lima model pemberitaan pemerintah yang bisa dirujuk dalam penguatan komunikasi publik, agar pesan pemerintah itu bukan berita kaleng-kaleng.

Pertama, berita kinerja, yakni pemberitaan yang menonjolkan capaian dan keberhasilan program kegiatan pemerintah. Kinerja pemerintah harus terukur. Jangan sampai pemerintah gagal fokus. Misalnya kinerja hanya diukur dari seberapa besar pemerintah bisa menghabiskan atau menyerap anggaran. Hal itu belum bisa dianggap prestasi, kalau terserapnya anggaran tersebut tidak ada korelasi dengan kepentingan atau mengungkit kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pemerintah juga tidak selalu identik banyaknya piagam penghargaan. Tapi membuat rakyat tersenyum dan bahagia juga sebuah keberhasilan. Berita keberhasilan pemerintah membuat rakyat tersenyum layak harus diberi porsi khusus. Di sini nilai berita itu muncul dan menyentuh untuk dibaca.

Kedua, berita responsif, yakni pemberitaan pemerintah yang berisi tanggapan keluhan, kritik atau usulan masyarakat yang mencuri perhatian publik. Berita responsif punya nilai lebih sebab news value-nya cukup tinggi. Justru kalau pemerintah menutup mata dan abai terkait aspirasi rakyat, dampaknya bisa menggerus kepercayaan publik.

Kalau ada yang mengeluh dan direspons cepat, menunjukan sinyal baik bahwa masyarakat masih menyimpan harapan kepada pemerintah. Harapan wong cilik itu layak dijaga dan dirawat.

Ketiga, berita klarifikasi, yakni pemberitaan pemerintah terkait kondisi kritis yang menyebabkan komunikasi krisis. Krisis di sini dimaknai sebagai suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif bagi pemerintah. Keputusan cepat dan tepat mutlak dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Berita klarifikasi melalui narasi tunggal yang akurat, komprehensif dan cepat menyeluruh bisa jadi penjelasan atas sikap pemerintah terhadap isu viral.

Jangan dibiarkan ruang kosong di media massa atau media sosial larut dalam ketidakpastian. Kondisi ini akan merugikan citra dan reputasi pemerintah. Di sini kerja komunikasi publik jadi pertaruhan.

Keempat, berita sosialisasi, yakni pemberitaan pemerintah terkait informasi penting program kegiatan dan kebijakan publik yang penting diketahui masyarakat. Jangan sampai masyarakat berbuat salah karena tidak tahu atau pemerintah memang tidak memberi tahu. Pandemi Covid-19 hampir dua tahun terakhir adalah ujian bagi para pelaku komunikasi publik pemerintah.

Mengubah perilaku itu proses komunikasi publik yang tidak mudah. Jangan berharap masyarakat perilakunya berubah, jika pemerintah gagal memahamkan publik. Komunikasi publik itu mensyaratkan komitmen, konsistensi dan kejujuran.

Kelima, berita seremoni, yakni pemberitaan pemerintah tentang kegiatan pejabat publik. Kegiatan dan pernyataan pemerintah juga perlu disuarakan, tapi jangan terlalu narsis. Kegiatan dan pernyataan itu tetap dibingkai dalam kepentingan publik. Di sana ada urusan publik yang ditangani, bukan kegiatan yang menonjolkan pencitraan diri pejabat yang sepi dari kepentingan rakyat.