Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
 Seorang mahasiswa mengangkat poster bertuliskan protes pada pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia dan mahasiswa lainnya berdemonstrasi di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2022). Mereka menuntut pemerintah dan DPR membuka draf RKUHP karena mengandung banyak pasal bermasalah yang merugikan publik. (Antara/Jessica Helena Wuysang)
Espos Plus News

Empat Misi RKUHP dan Dampak terhadap Kebebasan Sipil

Sangat penting membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum disahkan menjadi UU KUHP.

Solopos.com, SOLO — Sangat penting membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum disahkan menjadi UU KUHP.

Dampak pengesahan RKUHP akan berpengaruh langsung pada kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu menggunakan perspektif bahwa RKUHP tidak semata-mata sebagai legasi hukum, namun juga sangat berpangruh pada perbaikan demokrasi di Indonesia.

Berita Terpopular
Indeks Berita
Part of Solopos.com
Punya akun? Silahkan login
Daftar sekarang...
Support - FaQ
Privacy Policy
Tentang Kami
Kontak Kami
Night Mode