Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Gapki Akan Pantau di Lapangan

Solopos.com, JAKARTA–Pelarangan ekspor minyak goreng yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan dimulai per Kamis (28/4/2022), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi dalam siaran pers tertulis, Jumat (22/4/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tofan mengatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo tersebut. “Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden,” ujar Tofan.

Namun, dia menegaskan pihaknya juga akan meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan itu jika berdampak buruk. “Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Larang Ekspor Minyak Goreng, Jokowi Justru Tuai Kritikan

Di sisi lain, Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kebijakan tersebut sama halnya mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus batu bara pada Januari 2022. Masalah tersebut tidak selesai. Pengawasan menjadi hal terpenting dalam distribusi minyak goreng.

Bhima menyampaikan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20%sudah cukup untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. “Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO crude palm oil (CPO) 20%. Selain DMO, pemerintah juga harus menggunakan HET di minyak goreng kemasan,dan pengawasan yang benar, jangan pakai suap,” ungkap Bhima, Jumat (22/4/2022).

Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Gapki: Kami Pantau!