Ekses Pilkada 2020, Penjabat Sementara Gantikan 6 Kepala Daerah di Jateng

Solopos.com, SEMARANG — Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 membuat enam bupati dan wali kota di Jawa Tengah meletakkan jabatan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menunjuk sederet pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng sebagai penjabat sementara untuk mengisi kekosongan kepala daerah itu selama Pilkada 2020.

Total ada enam pejabat tinggi pratama Pemprov Jateng yang ditunjuk menjadi penjabat sementara (Pjs.) kepala daerah selama Pilkada 2020. Keenam pejabat itu adalah Kepala BPKAD Tavip Supriyanto yang ditunjuk sebagai Pjs. wali kota Semarang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Lalu, Kepala Kesbangpol Akhmad Rofai sebagai Pjs. bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Jateng, Sujarwanto sebagai Pjs. bupati Klaten, sedangkan Asisten Pemprov Jateng Sarwa Praman sebagai Pjs. Bupati Purbalingga,  Selain itu, Kabiro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs. Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs. Bupati Rembang.

Wow! Gelombang Ledakan Cygnus Supernova 36 Kali Besar Bulan

Dari enam pejabat yang dilantik tersebut, Tavip kemungkinan yang paling berpengalaman sebagai Pjs. wali kota Semarang. Hal itu dikarenakan sebelumnya, Tavip juga ditunjuk sebagai Pjs. wali kota Semarang saat Wali Kota Semarang saat ini, Hendrar Prihadi, cuti menjalani Pilkada 2017.

Sementara itu, pengukuhan para penjabat sementara kepala daerah itu dilakukan Ganjar secara daring. Sementara itu, wali kota dan bupati yang digantikan mengikuti dari tempatnya masing-masing melalui aplikasi Zoom.

Cepat dan Tepat

Dalam kesempatan itu, Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara wali kota dan bupati untuk bekerja cepat dan tepat selama Pilkada 2020 seperti pelaksanaan pengukuhan itu yang dilakukan pada malam hari .

“Dengan waktu yang tidak lama saya pesan untuk komunikasi dengan baik persoalan pemerintahan. Khususnya terkait penanganan Covid-19. Kita tidak bisa main-main, musti dilakukan dengan disiplin tinggi,” ucap Ganjar dalam sambutannya.

Dianggap Kontroversial, Film Dokumenter Sulli Diturunkan MBC

Ganjar juga meminta pada para Pjs Bupati dan Wali Kota untuk mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada. “Pastikan ikuti ketentuan penyelenggara pemilu, karena akan muncul ketentuan terkait tahapan Pilkada, apalagi masuk kampanye. Maka, pengendalian masyarakat pasti tak mudah, koordinasi dengan forkopimda setempat,” jelas Ganjar.

Secara khusus, Ganjar juga berpesan pada Pjs Wali Kota dan Bupati tersebut untuk tidak mengizinkan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini, menyusul acara dangdut yang melibatkan ribuan massa di Kota Tegal.

Ganjar juga meminta para Pjs. Bupati dan Wali Kota itu memberikan laporan setiap pekan terkait perkembangan ekonomi hingga sosial daerahnya. Ganjar meminta para Pjs juga berkomunikasi kepala daerah yang cuti dan forkominda setempat.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos