Solopos.com, SOLO — Persatuan Alumni Narapidana Terorisme NKRI Seluruh Indonesia (Pannsi) menuntut pembubaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat petisi atas nama Persatuan Alumni Napiter NKRI Seluruh Indonesia yang dipublikasikan, Sabtu (18/9/2021). Petisi dibuat agar mendorong kinerja BNPT lebih maksimal dalam menanggulangi deradikalisasi.
Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah
Dalam surat disebutkan 65 Eks Napiter NKRI (napiter yang berikrar setia pada NKRI) ikut mendukung. Koordinator eks Napiter Nusakambangan wilayah Bekasi, Hendro Fernando Muhammad Idris, mengatakan sampai Sabtu siang jumlah pendukung petisi terus bertambah.
Menurut Hendro, ada beberapa poin penting yang mendasari keputusan tersebut. Misalnya soal penanganan berkas penahanan yang lamban sehingga membuat mereka tidak segera dipindah ke lembaga pemasyarakatan atau LP setelah vonis.
Baca Juga: Mayoritas Eks Napiter Tolak Vaksinasi, Jack Harun: Mereka Menganggap Program Yahudi
Padahal itu menjadi tanggung jawab BNPT sebagai badan koordinator. Hal tersebut menyebabkan kepengurusan remisi dan pembebasan bersyarat (PB) mereka tidak jelas.
“Saya misalnya, vonis enam tahun. Kepengurusan remisi terbengkalai, saya bebas 2020, bebas murni. Enggak jelas kepengurusan kami,” kata dia.
Hal kedua adalah pemberdayaan para napi dan keluarganya selama program deradikalisasi yang juga tidak maksimal. Selama menjalani masa tahanan, kebutuhan keluarga di rumah biasanya diurusi oleh jaringan radikal yang masih aktif atau diistilahkan merah. Konsekuensinya bantuan keuangan tersebut bakal dihentikan jika suaminya berikrar kembali ke NKRI.
“Karena beda pemikiran dan masalah ekonomi ini tidak sedikit yang memilih bercerai dengan suami,” kata Hendro.
Baca Juga: Kisah Paimin, Eks Napi Terorisme Asal Sragen Berjuang Memperkuat Ekonomi dan Menekan Radikalisme
Program pemberdayaan para alumni napiter yang sudah bebas juga tidak jelas. Setelah bebas, mereka kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sehingga banyak pula yang akhirnya kembali gabung dengan jaringan radikal.
Oleh sebab itu, ia menilai pembinaan harus dilakukan secara utuh hingga level keluarga. Kalau tidak, upaya yang dilakukan BNPT bakal sia-sia.
Di sisi lain, Hendro meluruskan pernyataan Kepala BNPT Boy Rafli Amar yang menuding para teroris dan sekutunya ingin BNPT bubar. “Sangat disayangkan sekelas Pak Boy tidak mengerti ideologi teroris. Mana ada teroris yang menginginkan kinerja BNPT lebih maksimal lagi, dan juga mendorong agar teman-teman di dalam lapas diurus remisi dan pengurusan administrasinya,” kata Hendro.
Baca Juga: Ini 4 Kriteria Kaum Radikal Versi BNPT
“Artinya justru kami [Napiter NKRI] menginginkan agar BNPT dengan dana ratusan milyar dan SDM yang begitu komplet agar maksimal dalam memperhatikan napiter dan eks napiter,” kata Hendro.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
