Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Ekonom UGM Usulkan Harga Pertalite Naik dan Harga Pertamax Turun

Menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax merupakan langkah untuk mencegah disparitas harga yang terlalu tinggi.
SHARE
Ekonom UGM Usulkan Harga Pertalite Naik dan Harga Pertamax Turun
SOLOPOS.COM - Sejumlah papan pengumuman BBM kosong terpasang di SPBU 34-16117, Kelurahan Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (8/8/2022). (Antara/Arif Firmansyah)

Solopos.com, JAKARTA–Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengusulkan agar Pertamina menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax untuk mempersempit disparitas harga antara kedua jenis BBM tersebut.

“Dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Komunikasi publik secara masif, kata Fahmy, perlu dilakukan mengenai penggunaan Pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit supaya menarik minat masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.

Sampai Juli 2022, Pertamina melaporkan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04% dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter.

Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, maka kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.

Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara, karena jika kuota Pertalite ditambah akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun.

Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif sejauh ini hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi.

Ia beralasan konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.

“Arifin melupakan tabung elpiji tiga kilogram tertulis hanya untuk orang miskin, faktanya lebih 605 konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka,” ucap Fahmy.

Selain memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, lanjut Fahmy, pemerintah harus menetapkan segera Peraturan Presiden yang menegaskan bahwa Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi agar tak jebol.

Menurut dia, pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi tersebut.

Fahmy menilai platform MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.

“Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan mengimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan,” papar dia.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode