SOLOPOS.COM - Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Strategi pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo gonta-ganti istilah tidak mengubah mindset dan perilaku masyarakat atas lockdown atau karantina wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian diungkapkan Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abra Talattov.

Perkembangan istilah pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia itu bahkan dinilai membingungkan masyarakat. Ekonom Indef Abra Talattov menyebut masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui istilah pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia, yang kerap berubah menyesuaikan dinamika perkembangan Covid-19 di dalam negeri.

Promosi Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan

Baca Juga: Jangan Iri, Inggris Bersiap Tanpa Masker & Jarak Sosial

Dia merujuk pada survei yang diadakan oleh Litbang Kompas pada awal Juli 2021, bahwa ditemukan 20 persen responden yang tidak mengetahui tentang penerapan PPKM Darurat. Adapun, kini pemerintah telah merubah istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, untuk daerah-daerah yang sangat terdampak kesehatannya oleh penyebaran virus corona.

Selain itu, survei juga menemukan 40,2% responden tidak menemukan adanya perbedaan atau perubahan pada PPKM Darurat, dibandingkan dengan PPKM atau PPKM Mikro. “Artinya dari sisi perspektif masyarakat pun perubahan istilah ini tidak akan signifikan merubah mindset dari masyarakat apalagi perilakunya,” jelas Abra pada diskusi virtual, Senin (26/7/2021).

Efektivitas PPKM

Sementara itu, survei menemukan 49,5% masyarakat masih keluar rumah untuk melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya, di tengah PPKM Darurat setelah gonta-ganti istilah lockdown itu. “Ada 34% responden juga yang menjawab tidak yakin bahwa PPKM akan berjalan efektif khususnya dalam sisi pengawasan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan istilah PPKM Level 4 sudah tepat dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Kenali Virus Corona Varian Delta Hasil Mutasi K417N!

Menurutnya, pembatasan mobilitas dan kegiatan, meskipun bukan dalam bentuk lockdown, harus tetap dilanjutkan karena pemulihan kesehatan masyarakat perlu menjadi prioritas. “Jadi PPKM menurut saya memang harus lanjut. Kenapa? Karena pemulihan kesehata masyarakat itu harus menjadi prioritas. Panglima perang pandemi [Covid-19] ini sebenarnya adalah sektor kesehatan bukan ekonomi,” kata Esther.

Dia menilai pembatasan dalam bentuk apapun harus tetap diterapkan selama kasus Covid-19 di dalam negeri masih belum melandai.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya