Editor NZ Herald Anggap Jokowi Tak Hormati Selandia Baru

Editor media NZ Herald menganggap Presiden Jokowi tak menghormati Selandia Baru karena tak menggelar konferensi pers.

Solopos.com, JAKARTA — Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Selandia Baru, Senin (19/3/2018) lalu, meninggalkan komentar tak menyenangkan di media setempat. Adalah Audrey Young, editor politik NZ Herald, yang menuding kunjungan Jokowi tidak menghormati pemerintah negara itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penilaian itu diungkapkan Audrey menanggapi tidak adanya konferensi pers bersama yang dilakukan Presiden Jokowi dan PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, saat itu. Menurut Audrey, pemerintah setempat melalui Menteri Luar Negeri dan Perdagangan sudah menyampaikan rencana konferensi pers bersama itu. Namun, kata Audrey, rencana itu ditolak pemerintah Indonesia.

“Sangat disayangkan saat Barack Obama menolak mengikuti perbincangan dengan media saat berkunjung ke Selandia Baru, tapi dia punya alasan karena itu perjalanan pribadi. Tapi Presien Indonesia Joko Widodo tidak punya alasan seperti itu. Saat kunjungan kenegaraan, dia gagal bersikap kepada publik Selandia Baru,” tulis Audrey yang dirilis di nzherald.co.nz, Minggu (25/3/2018).

Audrey menyebut biasanya pejabat Selandia Baru yang berkunjung ke luar negeri selalu menyesuaikan diri dengan protokoler dan cara-cara negara yang dikunjungi. Karena itu, menurutnya pejabat yang datang ke Selandia Baru seharusnya melakukan hal yang sama.

“Ardern will be too diplomatic to describe it as an insult, but it is one [Ardern terlalu diplomatis untuk menyebutnya sebagai penghinaan, tapi itu salah satunya],” tulis Audrey.

Dia meminta agar pemerintah Selandia Baru menekankan level konferensi pers bersama itu agar pejabat yang berkunjung bisa mengikutinya. Pasalnya, sebelum Jokowi, Selandia Baru juga kedatangan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Saat itu, kedua pemimpin negara juga tidak menggelar konferensi pers bersama.

Audrey membandingkan Presiden ke-3 Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga pernah berkunjung ke negara itu pada 2001. Gus Dur, kata dia, bersedia mengikuti konferensi pers bersama PM Selandia Baru saat itu, Helen Clark.

“Dia mengejutkan semua orang dalam konferensi pers itu dengan berbicara tentang masalah-masalah terkait korupsi dalam sistem hukum negaranya, termasuk tentang peradilan. Pernyataan itu menjawab pertanyaan tentang proses hukum terhadap pembunuh Leonard Manning [tentara New Zealand yang bertugas di Timor Timur] yang terbunuh saat patroli dekat perbatasan Timor Barat.”

Dalam konteks kunjungan Jokowi, kata Audrey, publik Selandia Baru ingin bertanya tentang isu-isu sensitif, terutama persoalan di Papua di era pemerintahan Jokowi.

“Tapi jika mereka tidak mampu menangani [pertanyaan-pertanyaan itu], mungkin seharusnya mereka tidak terjun ke dunia politik. Ini juga bukan tugas pemerintah Selandia Baru atau Menlu untuk melindungi tamu VIP dari isu sensitif,” tutupnya.