Solopos.com, SOLO — Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (Patriot) diresmikan di Solo, Kamis (21/10/2021). Patriot merupakan program yang diluncurkan Grab bekerja sama dengan OVO.
Program tersebut ditujukan untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dan akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi. Disebutkan, program itu menjadi langkah strategis bagi Grab dan OVO untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Grab OVO Patriot melingkupi beberapa inisiatif dari kedua perusahaan tersebut yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi online, baik dari sektor ritel maupun pemerintah.
Grab OVO Patriot berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga: Airlangga: Pemerintah Tepat Atasi Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi Terjaga
Peluncuran Patriot disambut baik oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya transaksi keuangan secara nontunai saat ini sudah berkembang dan memudahkan. Bukan hanya memudahkan transaksi di pasar bagi penjual dan pembeli, tetapi turut memudahkan pemerintah dalam mengelola keuangannya.
“Sudah ada 44 pasar tradisional yang kami siapkan untuk onboarding termasuk di antaranya Pasar Legi dan Purwosari. Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli agar terbiasa dengan situasi sekarang. Pandemi memaksa kita sebagai pembeli dan penjual untuk lebih melek digital. Kami juga berharap ini akan memberi dukungan untuk para UMKM di Indonesia,” kata Gibran.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo yang memberikan sambutan secara virtual menyampaikan pemanfaatan teknologi pembayaran digital memiliki peran yang sangat penting di era saat ini. Upaya Grab dan OVO melalui Patriot dalam mendukung perluasan akseptasi QRIS bagi pedagang pasar serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, patut diapresiasi.
“Dengan semakin terbentuknya perilaku yang mengutamakan transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan aman, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lebih cepat, baik dari sektor ritel maupun penerimaan pemerintah,” jelas dia.
Baca Juga: Aturan Baru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Kereta
Meningkatkan Pendapatan Daerah
Menteri Keuangan RepubIik Indonesia, Sri Mulyani, juga menilai program yang diluncurkan Grab dan OVO di Kota Solo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Penerapan transaksi nontunai yang dilakukan di 12 daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata hingga 11,1% bahkan di Kota Solo melalui inovasi online pembayaran pajak Solo Destination PAD nya meningkat sebesar 16% atau dalam waktu 3 tahun. Ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan tentu bisa ditiru oleh daerah-daerah lain,” kata dia.
Ridzki Kramadibrata, sebagai President of Grab Indonesia, berharap kolaborasi Grab dan OVO dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital. Terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024. Disebutkan, di Kota Solo, saat ini tercatat ada 82.531 UMKM yang beroperasi.
“Kami percaya setiap UMKM ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dapat berkembang pesat di ranah digital. Melalui program ini, kami juga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang aman,” jelas dia.
Baca Juga: Jangan Terkecoh! Ini Beda Pinjol Ilegal dengan Pinjol Legal
Selain itu, untuk mendukung peningkatan PAD dan penerimaan negara, OVO telah menyediakan layanan pembayaran online bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. OVO juga telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan saat ini telah mencapai tahap akhir (90%) pengembangan, sebelum resmi diluncurkan bersama Kementerian Keuangan.
Sementara itu Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan, Solo menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Untuk itu OVO telah menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di Kota Solo.
“Kedepannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan PAD dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
