Duh, Kualitas Pengawas Intern Pemerintah di Jateng Ternyata Masih Rendah

Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jateng, yakni pengawas internal dituntut memperbaiki kapabilitasnya.

Semarangpos.com, SEMARANG – Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP) di Jawa Tengah (Jateng) dituntut serius dalam meningkatkan kinerjanya. Bahkan, pada 2017 ini kapabilitas APIP di Jateng ditarget harus mencapai level tiga.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Inspektur Provinsi Jateng, Kunto Nugroho, menyebutkan saat ini APIP di Jateng rata-rata masih berada di level satu sehingga belum memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dalam mencegah korupsi.

“Oleh karena itu kami menargetkan pada akhir 2017 ini, level kapabilitas APIP setidaknya sudah di level tiga. Sehingga, target RPJMD 2013-2018 tentang kapabilitas APIP bisa tercapai,” ujar Kunto dalam siaran pers dari Humas Pemprov Jateng kepada Semarangpos.com, Senin (10/4/2017).

Kunto menambahkan guna memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) seperti yang tercantum pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2018, para Auditor Internal Indonesia sepakat bersatu dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dewan Pimpinan Wilayah AAIPI Jateng ini rencana dikukuhkan Selasa (11/4/2017) di Aula Kantor Inspektorat Jateng oleh Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko.

Dalam kesempata itu juga akan diserahkan piagam penghargaan tentang mayoritas penyelenggaraan SPIP bagi pemerintah daerah yang kinerjanya dinilai baik oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Penghargaan itu akan diberikan kepada Pemprov Jateng, Pemkot Solo, Pemkab Kudus, Pemkab Boyolali, dan Pemkab Karanganyar.

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko berharap Dewan Pengurus AAIPI Jateng yang akan dikukuhkan nanti bisa menjadi pendorong bagi terciptanya penyelenggaraan sistem administrasi keuangan yang baik dan menciptakan kapasitas APIP yang efektif.

“Dalam melaksanakan tugasnya, APIP diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, menjadi mitra audit bagi entitas, tidak sebagai watch dog, serta menjadi agen perubahan untuk mewujudkan clean government dan good governance,” kata Wagub.