SOLOPOS.COM - Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Massa yang menamakan diri Masyarakat Bersama Antikorupsi melakukan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (3/10/2014). Unjuk rasa yang diikuti puluhan orang itu mendesak pemerintahan yang dipimpin calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang merealisasikan janjinya menciptakan pemerintahan bersih dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa kompromi. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Kanalsemarang.com, SEMARANG- Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi pada kasus korupsi dana bantuan sosial pemprov setempat pada 2008 di Kabupaten Kebumen.

Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

“Rukma harus segera dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor untuk didengar kesaksiannya terkait dengan kasus korupsi dana bansos di Kebumen,” kata Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto di Semarang seperti dikutip Antara, Kamis (18/12/2014).

Menurut dia, keterangan saksi-saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi dana bansos dengan terdakwa mantan Kepala Desa Kedungjati Rahmat di Pengadilan Tipikor Semarang yang menyebutkan keterlibatan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi itu semakin menunjukkan adanya “benang merah” yang bersangkutan dalam korupsi dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp635 juta.

“Apalagi para saksi juga menyebut nama Bagong yang merupakan sopir Rukma [saat ini buron] sehingga semakin jelas ada ‘benang merah’-nya dalam kasus tersebut,” ujarnya.

Eko menilai ada praktik korupsi yang sistematis dalam kasus korupsi dana bansos di Kebumen pada 2008 dan dana bansos ditengarai sering digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilihan kepala daerah.

“Oleh karena itu, saya minta kejaksaan jeli dalam mengembangkan dan mengusut tuntas kasus korupsi dana bansos yang diduga melibatkan Rukma Setyabudi agar diketahui siapa aktor di belakang semua ini,” katanya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang dikonfirmasi melalui telepon mengaku tidak pernah berurusan dengan dana bansos pada saat menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, tuduhan keterlibatan dirinya pada kasus korupsi dana bansos itu tidak benar dan tanpa bukti yang kuat.

“Jangan hanya jarene-jarene [katanya-katanya] tapi harus ada bukti yang kuat,” ujar Rukma yang mengaku tidak mengenal dengan para terdakwa kasus korupsi dana bansos Kebumen itu.

Terkait dengan rencana pemanggilan dirinya sebagai saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (6/1), Rukma menyatakan kesiapannya untuk hadir memberikan kesaksian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya