Dugaan Kartel, KPPU Panggil Indosat dan XL

KPPU akan memanggil Indosat dan XL terkait laporan dugaan kartel keduanya.

Solopos.com, JAKARTA — Indosat Ooredoo dan XL Axiata akan dipanggil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pekan depan. Hal ini menyusul laporan dugaan kartel kedua perusahaan tersebut yang telah dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemanggilan itu dilakukan setelah KPPU menyelidiki asal muasal pembentukan perusahaan patungan (joint venture) oleh dua perusahaan yang identik dengan warna kuning dan biru ini. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mendalami perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha.

KPPU ingin menyelami mengenai tujuan pembentukan perusahaan patungan, pola kerja sama hingga tujuan pelaporan. “Tujuan kami memanggil Indosat dan XL adalah untuk meminta keterangan langsung terkait strategi usaha patungan mereka,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin (10/10/2016).

Pembentukan usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy, sebutnya, dikhawatirkan menjadi ajang kartelisasi dalam industri telekomunikasi. Dalam hal ini, praktik kartel dapat berupa koordinasi dalam tukar-menukar informasi strategis oleh perusahaan yang bersangkutan, menetapkan harga yang sama atau price fixing, dan berpotensi mengatur persebaran wilayah pemasaran antara keduanya.

“Apabila pembentukan usaha patungan mengarah pada salah satu praktik tersebut, itu jelas melanggar UU No.5/1999 dan harus ditindak,” ujarnya.

Kendati demikian, KPPU akan memonitor apakah PT One Indonesia Synergy telah beroperasi atau belum dan produk apa saja yang akan dihasilkan. Pihaknya terus memantau dan akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan Menteri Telekomunikasi dan Informatika.

Syarkawi menolak revisi PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan revisi PP No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dijadikan rujukan pelaku usaha untuk menginisiasi persaingan usaha tidak sehat. Adapun pokok perubahan terhadap kedua PP tersebut yaitu mengatur masalah kewajiban berbagi jaringan atau network sharing antaroperator yang mencakup frekuensi dan jaringan.

“Kami mendorong aturan network sharing tidak merugikan operator lain yang membangun jaringan di luar Jawa. Nanti harus ada mekanisme kompensasi dari nilai infrastrukturnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengungkapkan pihaknya tidak melihat ada praktik kartel dari usaha patungan yang dibentuk Indosat dan XL pada Mei 2016 ini. Menurutnya, PT One Indonesia Synergy merupakan usaha yang baru saja dibentuk dan belum melakukan tindakan korporasi apapun.

“Terlalu dini untuk menduga suatu usaha melakukan kartel bagi usaha yang masih sangat dini dibentuk,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10/2016).

Merza mengatakan pelapor sebaiknya membaca dulu perihal isi dan tujuan dibentuknya usaha patungan pada akta pendirian. Pasalnya, dia mengaku sudah banyak usaha patungan yang dibentuk di industri telekomunikasi yang hingga sekarang bermain aman sesuai koridor. Namun, pihaknya menyerahkan segala penyelidikan kepada lembaga yang berwenang, yakni KPPU.

“Kalau KPPU mencium ada gelagat indikasi kartel ya silakan saja, kami serahkan ke mereka. Namun kami [ATSI] tidak melihat indikasi itu,” tuturnya.

Sebelumnya, lembaga swadaya Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia melaporkan aksi usaha patungan Indosat dan XL berpotensi kartel. Keduanya dikhawatirkan melakukan kesepakatan bersama-sama dalam penentuan tarif dan pembagian wilayah operasional.

Pembentukan PT One Indonesia Synergy merupakan bentuk persiapan terhadap revisi PP No.52 dan 53/2000. Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia itu menyayangkan pembentukan usaha di mana PP belum selesai direvisi.