DPRD : Pejabat jangan bebani pengelola sekolah

Wonogiri (Espos)–Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) H Suparno mengaku walau belum menerima laporan, namun akan mempelajari dugaan pungutan di sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Penentu diterima atau tidaknya siswa di sekolah RSBI, tidak hanya Nilai Ebtanas Murni (NEM), tapi juga tes IQ.

Sedangkan, anggota DPRD Wonogiri pun sepakat di masa tahun ajaran baru, untuk menahan diri dengan tidak seenaknya mengeluarkan katabalace atau memo titip agar siswa diterima di sekolah yang diinginkan. Anggota Dewan mengakui di bulan-bulan pendaftaran siswa baru, banyak orangtua yang meminta tolong demi anaknya masuk ke sekolah.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Sebagai pejabat, mulailah berpikir jangan membebani pengelola sekolah saat PSB (pendaftaran siswa baru). Coba bayangkan jika Anda (pejabat) berada pada posisi sebagai pengelola sekolah, maka sikap kebimbangan akan muncul, akhirnya akan menuruti katabalace atau memo dari pejabat itu. Untuk itu, bagi pejabat sendiri mulailah dari diri sendiri untuk tidak mudah memberikan memo,” ujar Sugiarto.

Pernyataan Sugiarto, anggota DPRD dari Partai Golkar ini menanggapi dugaan memo pejabat sebagai pelicin calon siswa masuk sekolah saat ditemui Espos, Jumat (4/6). Pernyataan Sugiarto ini diamini oleh anggota Dewan yang lain, seperti Ngadiyono, anggota DPRD asal PKS, Gatot Rijomo, anggota Dewan asal PG dan Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha.

Lebih lanjut Sugiarto yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Wonogiri mengatakan jika ingin mutu pendidikan meningkat, maka jangan paksakan pengelola sekolah untuk menerima siswa yang tidak masuk standar kelulusan.

“Kasihan, kalau IQ anak tidak mampu tapi dipaksakan hanya gara-gara memo pejabat. Selain itu, jika penerimaan siswa didasarkan pada memo juga akan menurunkan mutu pendidikan. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk mengatakan tidak membuat memo demi meloloskan anak, berlatihlah jujur.”

tus