Solopos.com, SRAGEN — Legislator Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) Mukafi Fadli menyerukan subsidi pupuk untuk pertanian tanaman pangan dicabut dan diganti dengan subsidi harga pascapanen, yakni menaikkan harga gabah kering panen (GKP) sampai Rp5.500/kg. Kebijakan pencabutan subsidi pupuk itu menjadi keinginan petani di tengah tingginya harga ecerat tertinggi (HET) pupuk dan sulitnya mencari pupuk bersubsidi karena distribusi yang tidak sesuai kebutuhan petani.
Penjelasan Mukafi tersebut diungkapkan saat bertemu dengan para kelompok tani (poktan) di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan & KP) Kabupaten Sragen, Rabu (29/12/2021). Mukafi menjelaskan Komisi B DPRD Jateng sudah bertemu dengan Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan kehendak petani.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga: Pemerintah Diminta Alihkan Subsidi Pupuk dari Industri ke Petani
Dia menyebut ada dua hal yang disampaikan saat bertemu dengan DPR RI. Dia menjelaskan distribusi pupuk bersubsidi itu supaya sesuai dengan kebutuhan, terukur, dan lancar. Selain itu, Mukafi menyatakan kalau distribusi pupuk bersubsidi itu tidak bisa demikian maka lebih baik subsidi pupuk itu dicabut dan diganti dengan subsidi harga gabah petani saat panen. Caranya dengan menaikkan harga gabah.
“Saya minta ke Komisi IV DPR RI supaya aspirasi para petani itu disampaikan ke Kementerian Pertanian. Tadi saya dapat informasi dari Bupati Sragen kalau Menteri Pertanian akan hadir ke Sragen pada 11 Januari 2022 mendatang. Kehadiran Mentan itu menjadi momentum untuk menyampaikan langsung. Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman DPRD supaya bisa mendesak solusi pencabutan subsidi pupuk dan diganti dengan subsidi harga gabah panen,” katanya saat ditemui wartawan, Rabu.
Baca Juga: Musim Tanam Padi di Madiun, Pembelian Pupuk Bersubsidi Malah Dibatasi
Mukafi menjelaskan kondisi petani sekarang yang paling bagus panennya itu kalau dihitung pendapatan mereka per bulan hanya Rp500.000. Dia menilai pendapatan itu jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Jawa Tengah. Dia mengatakan DPRD Jateng berpikir supaya pertanian dimajukan dan pemerintah harus serius menangani pertanian.
“Harga gabah [kering panen] itu bisa dinaikkan menjadi Rp5.500/kg itu petani sudah untung. Kami berjuang keras untuk menyuarakan solusi ini seperti di Klaten dan daerah lainnya. Kami terus sinergi supaya kehendak petani ini terpenuhi,” katanya.
Mukafi menerangkan problem petani sekarang itu terletak pada HET pupuk yang tinggi dan distribusi tidak sesuai kebutuhan sehingga petani sulit mendapatkan pupuk. Ketika subsidi pupuk dicabut, kata dia, maka petani bisa beralih ke pupuk organik atau pupuk kandang.
Baca Juga: Kompleks, Masalah Pupuk Bersubsidi di Wonogiri Belum Terurai
Dia berpendapat pupuk kandang itu murah dan tidak merusak unsur hara tanah. “Sawah sekarang itu ibarat orang itu sudah menangis sejak dulu karena setiap hari diberi kimia. Ini merupakan revolusi pertanian agar beralih ke pupuk organik berbasis masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari menyampaikan ketika subsidi pupuk dicabut memang harus ada kompensasi bagi petani. Dia mengatakan kompensasinya berupa menaikkan harga gabah petani saat panen.
“Selama ini memang alokasi pupuk bersubsidi itu setiap tahun selalu berkurang. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mukafi itu sudah sesuai harapan masyarakat,” terang Eka.
Baca Juga: KTNA Sragen Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Pupuk Bersubsidi Kurang Sip
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
