Solopos.com, JAKARTA-- Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog. DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin (15/3/2021) dalam rilis yang diterima Solopos.com.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian. Oleh karena, ia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan. "Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.
Baca Juga: Bulog Kesulitan Salurkan Beras Bila Harus Impor Lagi, Ini Penjelasan Buwas
Ketersediaaan Pangan Cukup
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor. Hal tersebut dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21.460 ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.
"Bulan Mei ini para petani se-Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," katanya.
Daniel berharap, seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen dalam mengutamakan produk dalam negeri agar masyarakat tidak dipersulit di masa sulit akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Baca Juga: Punya Harta Rp21.000 Triliun, Ini Sumber Kekayaan Keluarga Raja Salman
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
