DPR 2014-2019 : DPR Wacanakan Penambahan Komisi, KIH Berpeluang Dapat 3 Kursi

Solopos.com, JAKARTA — DPR 2014-2019 kembali mewacanakan penambahan tiga alat kelengkapan dewan berupa komisi guna meningkatkan kinerja 11 komisi yang sudah terbentuk lengkap dengan mitra kerjanya.

Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan pimpinan DPR menyarankan agar dibuat tiga komisi tambahan untuk meningkatkan kinerja. “Namun usulan itu akan segera kita bahas,” katanya, Senin (3/11/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Untuk mengerucutkan wacana penambahan komisi itu, paparnya, pimpinan telah meminta kepada seluruh fraksi untuk mengkaji usulan itu. “Jika bisa disesuaikan ya kita sesuaikan dengan menambah tiga komisi lagi, karena ruangan yang ada balkonnya berjumlah 14 ruang. Tapi yang penting dikaji dulu.”

Hal senada diungkap Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. “Penambahan komisi itu wacana yang dimunculkan mengingat ada komisi yang mitra kerjanya terlalu banyak,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin.

Misalnya Komisi I yang jumlah mitranya ada 17 lembaga dan kementerian dan Komisi VII ada 14 mitra. “Wacananya, agar kita pecah untuk memaksimalkan kinerja komisi. Namun dalam rapat paripurna besok [Selasa], kita hanya akan mengesahkan mitra kerja komisi saja, kita masih belum membahas wacana penambahan komisi itu,” tegasnya.

Sementara itu, dalam rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menyepakati Komisi I bermitra dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.

Komisi II bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negari, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Komisi III bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen MA, Sekjen MK, Sekjen DPR, sekjen MPR, sekjen DPD, PPATK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Komisi IV bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional. Komisi V bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Komisi VI bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.

Komisi VII bermitra dengan Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek.

Komisi VIII bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, BNPB, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia. Komisi IX bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi X bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional.

Adapun Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).