Solopos.com, JAKARTA — Dewan Kolonel yang dipelopori sejumlah politikus PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden dianggap sebagai organisasi liar yang hanya mencari muka.
Beberapa tokoh PDIP di Dewan Kolonel dipastikan mendapat sanksi keras seperti halnya Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran
“Teman-teman ini kreatif, lewat kreatif untuk cari muka, dan itu harus kami tertibkan. Itu seolah-olah menolong pemimpin tapi sebenarnya menjerumuskan pemimpin,” tegas Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam jumpa pers di Kantor PDIP di Jakarta, Rabu (26/10/2022), seperti dikutip Solopos.com dari Breaking News KompasTV.
Ia menandaskan Dewan Kolonel yang digagas politikus PDIP Johan Budi SP merupakan organisasi liar yang melanggar AD/ART PDIP.
Baca Juga: Ditegur Keras Mega karena Dukung Ganjar, Rudy Tetap Ketua DPC PDIP Solo
Para penggagas dan pendukungnya mendapat sanksi keras karena dianggap melakukan pelanggaran berat.
Komarudin menyatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.
“Mbak Puan tidak terlibat dalam proses itu. Mereka berinisiatif melakukan itu, itu yang harus ditertibkan,” katanya.
Baca Juga: Ditegur Keras Mega karena Dukung Ganjar, Rudy Tetap Ketua DPC PDIP Solo
Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPR dari PDIP mendeklarasikan Dewan Kolonel dan mengusung Puan Maharani maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Para politikus PDIP yang terlibat dalam Dewan Kolonel itu antara lain Trimedya Panjaitan, Johan Budi SP, Masinton Pandjaitan, dan Hendrawan.
Sebelumnya, sanksi keras juga diberikan DPP PDIP kepada Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Baca Juga: Surya Paloh: AHY Masuk Nominasi Cawapres Anies Baswedan
Ganjar pun juga menerima sanksi yang sama karena menyatakan kesediaan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.
Tidak Goyah
Meskipun mendapat sanksi teguran keras dan terakhir dari DPP PDIP yang merupakan kepanjangan tangan Megawati Soekarnoputri, posisi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai Ketua DPC PDIP Solo tidak goyah.
Rudy, sapaan Hadi Rudyatmo, tetap sebagai pemimpin bagi kader banteng di Kota Solo menghadapi Pemilu 2024.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto seusai DPP PDIP melakukan klarifikasi terhadap Rudy atas dukungannya kepada Ganjar Pranowo agar maju dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Ganjar Legawa Sanksi PDIP Namun Tetap Siap Jadi Capres
“Sanksi ini teguran bukan pembebastugasan, bukan pemecatan. Jadi Pak Rudy tetap berkiprah sebagai Ketua DPC PDIP di Solo. Justru tadi Pak Rudy dengan adanya teguran ini akan menaikkan kinerjanya sebagai kader partai,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, di PDIP setiap kesalahan mendapat hukuman sesuai jenjangnya.
Teguran keras yang diberikan kepada Rudy bersifat keras dan terakhir karena statusnya sebagai kader senior yang harus menjadi contoh bagi kader-kader PDIP lainnya.
Baca Juga: Rudy Yakin Ganjar Dapat Rekomendasi Capres, Faktanya Malah Kena Sanksi
“Jadi ada tahapan-tahapan pemberian sanksi. Artinya partai juga tidak sewenang-wenang memberikan sanksi. Berdasarkan bukti-bukti dalam klarifikasi maka sanksi yang diberikan adalah itu,” lanjut Hasto yang disambut anggukan kepala berulang-ulang oleh Rudy yang berdiri di samping kirinya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
